Duta Pertiwi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: |
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>") |
||
Baris 21:
Kasus gugatan hukum PT Duta Pertiwi kepada Fifi Tanang (penghuni, sekaligus Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua Court), dan tiga pemilik kios di International Trade Center (ITC) Mangga Dua: Khoe Seng Seng, Pan Esther, dan Kwee Meng Luan alias Winny, pada Mei 2009, menjadi sorotan publik karena untuk pertama kalinya seseorang dihukum gara-gara menulis surat pembaca.
Fifi Tanang menulis surat pembaca yang dimuat di Warta Kota edisi 4 November 2006. Dalam surat berjudul "''Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT Duta Pertiwi''" itu, Fifi antara lain menceritakan status kepemilikan apartemen seharga Rp 2,25 miliar yang tertera dalam sertifikat selama ini adalah HGB [[hak guna bangunan]] ternyata belakangan baru diketahui berada di atas [[hak pengelolaan lahan]] milik pemerintah daerah. Selain menggugat Fifi secara perdata, Duta Pertiwi juga melaporkan perempuan ini ke polisi karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik
Khoe Seng Seng, Pan Esther, dan Kwee Meng Luan alias Winny juga mengirim surat pembaca, mengeluhkan hal yang sama, kekecewaan bahwa ternyata kios yang dibeli berada di atas hak pengelolaan lahan milik pemerintah daerah. Kasus ini bermula saat mereka di beritahukan dalam rapat perpanjangan HGB ITC Mangga Dua di bulan Agustus 2006 bahwa status tanah bersama di ITC-Mangga Dua yang diperjual belikan oleh PT.Duta Pertiwi Tbk., pada tahun 1992 dengan status atas tanah bersama adalah HGB seperti yang tertera di dalam setiap sertifikat para pemilik selama ini, sebenarnya adalah HGB diatas HPL Pemprov DKI. Dengan adanya informasi baru mengenai status tanah ITC-Mangga Dua yang sebenarnya ini, pihak pengelola gedung (PT. Jakarta Sinar Intertrade, yang juga merupakan anak perusahaan PT.Duta Pertiwi Tbk.) mengatakan bahwa para pemilik kios dikenakan biaya-biaya selain biaya perpanjangan HGB juga dikenakan biaya HPL/sewa lahan Rp 3 juta lebih (untuk kios sebesar +/- 8m2). Setelah diperpanjang di dalam sertifikat setiap pemilik sekarang tertera informasi adanya HPL ini.<ref>[http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2009/02/18/brk,20090218-160735,id.html Sidang Pidana Surat Pembaca Ditunda], Tempointeraktif.com</ref>
| |||