Kabinet Djumhana II: Perbedaan antara revisi

Republik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung pada tahun 1949-1950, sedangkan Negara Pasundan sendiri yang merupakan negara bagian dari RIS dideklarasikan pada 4 Mei 1947 dan baru diresmikan pada tahun 1948 atau satu tahun setelah pembentukan RIS.<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2021-06-16|title=Negara Pasundan (RIS) Halaman all|url=https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/16/180000279/negara-pasundan-ris-|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2021-08-03}}</ref> Beberapa kabinet dibentuk pada masa berlangsungnya Negara Pasundan . Sebelum Kabinet Djumhana II dibentuk oleh Djumhana Wiriaatmadja. Kabinet pertama yang dibentuk adalah [[Kabinetkabinet Adil]], di mana Adil Puradiredja menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah Kabinet Adil bubar, maka tanggal 28 Desember 1948, Djumhana Wiriaatmadja ditunjuk sebagai formatur kabinet yang baru.<ref>{{Cite book|date=1949|url=https://books.google.com/books?id=Xz6OVh1_YH0C&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PT74&dq=djumhana+kabinet&hl=id|title=Negara Pasundan satu tahun, 24 April 1948-1949|language=id}}</ref>

Setelah Belanda memaksa pengunduran diri Kabinet Djumhana I pada tanggal 28 Januari 1949. Djumhaana hanya memiliki dua orang menteri saja. Satu-satunyaBeberapa cara yang diupayakan oleh Djumhana dapatagar tetap bertahan sebagai Perdana Menteri dan bisa meneruskan perjuangan yang pro-Indonesia. Salah satu cara agar tetap bertahan adalah dengan membentuk kabinet baru adalahdan denganmelakukan membatalkanpembatalan program-program yang telah ditolak secara keras oleh pihak [[Belanda]] saat masa Kabinet Djumhana I menyampaikan program yang dirasa berpihak pada Indonesia. Akhirnya, Perdan Menteri Djumhana melakukan pembentukan Kabinet baru, kabinet ini dinamakan Kabinet Djumhana II. Kabinet Djumhaana II dibentuk dan diresmikan pada tanggal 31 Januari 1949 yang memiliki ddelapan orang menteri dan kemungkinan yang bisa dijalankan adalah membentuk Indonesia yang federal, yang berdaulat dan bebas dalam waktu yang dekat atau sesegera mungkin dan melakukan pembentukan pemerintah sementara. DenganHal tersebut diupayakan dengan tujuan agar Republik Indonesia dapat/akan mengambil peran.