Muhammad Nasir Djamil: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>") |
||
Baris 28:
Sebelum berkecimpung ke dunia politik, masa remaja Nasir sebenarnya sudah banyak menekuni sejumlah aktivitas. Bahkan dia pernah menjadi vokalis group band aliran slow rock Nyetanus (Nyentrik tetapi Minus) dan sempat mengisi beberapa panggung hiburan di sekolahnya saat SMA. Nasir tumbuh menjadi pemuda yang mulai mencintai dunia politik. Kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang bergolak di daerah [[Aceh|NAD]] memberinya semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NAD. Ia terjun secara total menjadi anggota legislatif di DPRD NAD periode [[1999]]-[[2004]]. Sukses mengemban tugas di tingkat provinsi, Nasir dipercaya kembali untuk meluncur dan menduduki kursi DPR RI dari Fraksi PKS selama empat periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.<ref>{{Cite web|last=MEDIA|first=PT AKURAT SENTRA|date=2019-10-01|title=Kembali Dilantik Jadi Anggota DPR, Nasir Djamil Harap Ditempatkan di Komisi Polhukam|url=https://akurat.co/kembali-dilantik-jadi-anggota-dpr-nasir-djamil-harap-ditempatkan-di-komisi-polhukam|website=akurat.co|language=id|access-date=2021-07-27}}</ref>
Sosok politisi muda yang patriotis merupakan julukannya dari NAD. Ini karena ia satu-satunya perwakilan Fraksi PKS di kursi Dewan yang menolak pesangon sebesar Rp 75 juta saat meninggalkan kursi DPRD NAD. Ia juga satu-satunya anggota dewan yang berani menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur NAD, [[Abdullah Puteh]], yang terlibat kasus korupsi APBD.<ref>[http://bataviase.co.id/node/541986 "M. Nasir Djamil, Anggota DPR RI"]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Ar-Raniri Banda Aceh ini juga menjabat ketua Pokja Pertanahan DPR RI. anggota grup kerjasama bilateral DPR RI - Parlemen [[Korea Selatan]] dan menjadi Tim Pengawas DPR RI terhadap rehabilitasi plan rekonstruksi Aceh-[[Nias]], serta menjadi Tim Pemantau DPR RI terhadap implementasi MoU [[Helsinki]] antara Pemerintah RI-[[GAM]].
| |||