Kabinet Djumhana II: Perbedaan antara revisi

Setelah Belanda memaksa pengunduran diri Kabinet Djumhana I pada tanggal 28 Januari 1949. Beberapa cara yang diupayakan oleh Perdana Menteri Djumhana agar tetap bertahan sebagai Perdana Menteri dan bisa meneruskan perjuangan yang pro-Indonesia. Salah satu cara agar tetap bertahan adalah dengan membentuk kabinet baru dan melakukan pembatalan program-program yang telah ditolak secara keras oleh pihak [[Belanda]] saat masa Kabinet Djumhana I menyampaikan program yang dirasa berpihak pada Indonesia.

Akhirnya, Perdan Menteri Djumhana melakukan pembentukan Kabinet baru, kabinet ini dinamakan Kabinet Djumhana II. Kabinet Djumhaana II akhirnya telah dibentuk dan diresmikan pada tanggal 31 Januari 1949 dan juga memiliki delapan orang menteri yang menjabat dlamdan membantu jalannya pemerintahan yang terbagi dalam beberapa bidang dan kemungkinan- kemungkinan yang bisa dijalankan adalah membentuk Indonesia yang federal, yang berdaulat dan bebas dalam waktu yang dekat atau sesegera mungkin, dan juga melakukan pembentukan pemerintah sementara. Hal tersebut diupayakan dengan tujuan agar Republik Indonesia dapat/akan mengambil peran. Delapan Menteri yang ada antara lain adalah Menteri Ekonomi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Transportasi dan Irigasi, Menteri Kehakiman. Segala bentuk upaya telah dilakukan Djumhana Wiriatmadja beserta dengan anggota kabinet yang lainnya. namun mengingat pada peristiwa yang telah lalu, di mana Pemerintah Pasundan yang disponsori Belanda tidak pernah menguasai seluruh wilayah yang resmi menjadi negara. Pada saat pendiriannya, sekitar 25 persen wilayahnya berada di tangan kelompok Islam anti-Belanda, termasuk Darul Islam. Bahkan setelah "aksi polisi" Belanda yang kedua diluncurkan terhadap Republik pada bulan Desember 1948, hanya sepertiga negara yang dikuasai oleh Belanda. Belanda terus menerus melakukan tekanan kepada Kabinet Djumhana II agar tidak terlalu memihak pada Indonesia atau pro-Indonesia.