Perguruan tinggi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
HsfBot (bicara | kontrib)
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>")
Baris 35:
Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh [[Kementerian Indonesia|kementerian]] atau [[lembaga pemerintah nonkementerian]] yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya [[Sekolah Tinggi Akuntansi Negara]] yang dikelola oleh [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]].
 
Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku,<ref>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, ''Tentang Badan Hukum Pendidikan''.</ref>, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki [[Badan Hukum Pendidikan]] yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.
 
Pada [[31 Maret]] [[2010]], Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh [[Mahkamah Konstitusi Indonesia|Mahkamah Konstitusi]] dan seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.