Revisi per 13 Agustus 2021 07.26 sunting Cahyo (WMID) (bicara \| kontrib) 819 suntingan Rapikan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Agustus 2021 19.35 sunting balikkan Atikah krsn (bicara \| kontrib) 99 suntingan merubah ketentuan yang sesuai Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Inuse}} '''Izin lingkungan''' adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang memerlukan usaha dan/atau kegiatan dimana wajib AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pengertian ini bersumber dari Pasal 1 butir 35 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 1 PP 27/2012. Sehingga dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha maupun kegiatan maka perlu izin lingkungan.<ref name=":0">{{Cite book\|last=Wahid\|first=A.M.Yunus\|date=2018\|title=Pengantar Hukum Lingkungan\|location=Jakarta\|publisher=Prenadamedia Group\|url-status=live}}</ref> == Penerbitan == Menurut Pasal 47 ayat (1) ~~PPIL~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menetapkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh:<ref>{{Cite book\|title=Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan\|url-status=live}}</ref> # Menteri (menangani lingkungan hidup), untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh menteri. # Gubernur, dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL diterbitkan gubernur. # Bupati/walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL diterbitkan bupati/walikota. == Pentingnya Izin Lingkungan == Pentingnya izin lingkungan tercantum dalam Pasal 40 UUPPLH yang menyatakan:<ref name=":1">{{Cite book\|title=Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\|url-status=live}}</ref> # Izin lingkungan adalah syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. # Izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. # Hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau dalam kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya. == Dapat Dibatalkan == Izin lingkungan telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UUPPLH hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUPPLH. Dapat dibatalkan apabila diantaranya:<ref name=":1" /> # Terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi dalam persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin; # dalam hal penerbitannya tanpa memenuhi syarat tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;atau # Dalam kewajiban ditetapkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<ref name=":0" /> == Referensi == <references />

Izin lingkungan: Perbedaan antara revisi