|
Dualisme yang disebutkan sebelumnya berawal pada Munas HKTI di [[Kota Denpasar|Denpasar]] memilih secara aklamasi [[Prabowo Subianto]] sebagai Ketua Umum HKTI 2010–2015, sedangkan Munas HKTI di Denpasar memilih [[Oesman Sapta Odang]] sebagai Ketua Umum HKTI 2010–2015.<ref name=":3" />
==== Kecolongan Kartu Lebaran Gubernur [[Ahmad Heryawan]]<ref>{{Cite web|url=https://jabar.antaranews.com/berita/26538/dprd-kecolongan-dengan-kartu-lebaran-gubernur|title=DPRD KECOLONGAN DENGAN KARTU LEBARAN GUBERNUR|last=Barat|first=ANTARA News Jawa|website=Antara News Jawa Barat|access-date=2019-02-10}}</ref> ====
[[Berkas:Ahmad Heryawan Resmi.jpg|jmpl|Kartu Lebaran tahun 2010 (1431 H) yang dirilis oleh Gubernur Jawa Barat [[Ahmad Heryawan]] mendapatkan kritik dari Dony Ahmad Munir]]
Ia juga pernah kecolongan dengan pembuatan kartu ucapan "Selamat Idul Fitri 1431 Hijriah" oleh Gubernur Jawa Barat, [[Ahmad Heryawan]], yang dianggap menelan biaya hingga miliaran rupiah dari APBD Provinsi Jawa Barat. "Hikmah dari kejadian ini harus lebih detail lagi, intinya kami dari DPRD jangan sampai kecolongan lagi atas kejadian pembuatan kartu lebaran gubernur untuk tahun depan," usai melakukan sidak ke [[Kantor Pos Besar Bandung]].
Dony menyatakan, sebelumnya Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pernah meminta agar eksekutif melakukan rasionalisasi sekian persen untuk belanja aparatur negara. Ia juga mempertanyakan, mengapa pembuatan kartu ucapan Lebaran tersebut harus dibuat terpisah antara [[Ahmad Heryawan|Gubernur]] dengan [[Dede Yusuf|Wakil Gubernur Jawa Barat]]. "Saya kira kartu tersebut sangat tidak efisien karena hanya ada foto gubernur saja," ujarnya. Selain itu, anggaran pengiriman kartu ucapan Selamat Lebaran dari Gubernur Jawa Barat yang menghabiskan dana hingga Rp 525 juta tidak dibahas dalam Badan Anggaran. "Mungkin anggaran untuk pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari gubernur ini dibahas di Komisi. Soalnya saya tidak tahu pembahasan anggaran tersebut". Menurutnya, secara politis pengiriman kartu Lebaran sah-sah saja, apalagi jika anggarannya sudah disahkan.
Sebelumnya, empat anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Komisi A, E dan Badan Anggaran yakni Didin Supriadin dari Fraksi [[Partai Demokrat|Demokrat]], Dony Ahmad Munir dari Fraksi [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]], Budi Hermansyah dari [[Partai Hati Nurani Rakyat|Hanura]], dan Ahmad Riza Al Habsyi dari Fraksi [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDIP]] melakukan sidak ke kantor Pos Besar Bandung di [[Jalan Asia Afrika Bandung|Jalan Asia Afrika]], Bandung. Kedatangan anggota dewan tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala Kantor Pos Besar Bandung Memed Irawan dan Wakil Kepala I Bidang Mail Logistik dan Operasional Ani Santana. Menurut Dony, tujuan dilakukan sidak tersebut untuk melihat sejauh mana efektivitas pengiriman kartu lebaran gubernur. "Kami datang ke sini untuk meminta informasi yang jelas mengenai kartu lebaran gubernur. Kami ingin tahu apakah kartu lebaran gubernur yang merupakan kartu pemerintah karena dibiayai APBD layak disebut kartu pemerintah atau tidak".<ref>{{Cite web|url=http://www.polmarkindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=1|title=PolMark Indonesia-Political Consulting – Kartu Lebaran Gubernur Jawa Barat Rp 1,7 Miliar|website=www.polmarkindonesia.com|access-date=2019-03-14}}</ref>
==== Sawah Terapung<ref name=":4">{{Cite web|url=https://www.viva.co.id/arsip/812338-anggota-banggar-nilai-rapbn-2017-cukup-optimis|title=Anggota Banggar Nilai RAPBN 2017 Cukup Optimis – VIVA|last=VIVA|first=PT VIVA MEDIA BARU-|date=2016-08-23|website=www.viva.co.id|language=id|access-date=2019-02-10}}</ref> ====
| 