Gugatan permohonan: Perbedaan antara revisi

# Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

# Permasalahan dimohon dalam penyesuaian kepada PNPengadilan Negeri, tanpa ada sengketa pada prinsipnya; dan

Landasan Hukum Yurisdiksi ''Voluntair'':

1. Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sehinggaasehingga proses penyelenggaran kekuasaan kehakiman pada badan-badan peradilan perdata dengan melakukan menerima, memeriksa dndan amengadilimengadili serta menyelesaikan perkara ygyang diajukan kepadanya dimana itu adalah fungsi utamanya.<ref name=":0" />

2. Berbagai pendapat mengenai yuridiksi ''voluntair''

Inti dalam penetapan ini adaalahadalah menyatakan perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham.  Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan.

* Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, yanggaltanggal 25 November 1987

-         Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup ''voluntair jurisdictie'', akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<ref name=":1">{{Cite book|last=Harahap|first=M. Yahya|date=1997|title=Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum|location=Bandung|publisher=Citra Aditya Bakti|url-status=live}}</ref>

Penyelesaian ''voluntair'' pada suatu perkara, yang mengandung sengketa:

-         Penyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);dan

-         Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan PNPengadilan Negeri yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa yuridksi voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak.