Muhammad Al Fatih 1453: Perbedaan antara revisi

Akibat keputusannya dalam menjadikan buku ini sebagai buku bacaan bagi siswa SMA sederajat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung|Bangka Belitung]] mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Akibat dari keputusannya yang menjadikan buku ini buku wajib siswa SMA sederajat.

[[Ahmad Basarah]], salah satu yang mengkritik keputusan itu. Wakil Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|MPR]] yang juga menjabat sebagai ketua DPP [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan|PDI-P]] ini merasa bahwa masih ada banyak biografi dari tokoh-tokoh nasional yang layak menjadi baku bacaan wajib siswa dibandingkan buku ini.