Revisi per 17 September 2021 11.47 sunting Ardfeb (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis, Pengecualian blokir IP 12.669 suntingan k →Pranala luar: Penambahan templat Tag: pranala ke halaman disambiguasi ← Revisi sebelumnya		Revisi per 29 September 2021 07.16 sunting balikkan Artbaiqa (bicara \| kontrib) 2 suntingan →Defisit dan temuan korupsi: Kesalahan materi, beda antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android Revisi selanjutnya →
Baris 49: # Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. # Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ~~== Defisit dan temuan korupsi ==~~ Sejak 2017, [[BPJS Ketenagakerjaan]], yang diikuti para peserta dari kelompok buruh dan pegawai industri swasta, mengalami defisit tahunan yang mencapai triliunan rupiah berdasarkan temuan Kejaksaan Agung di mana terindikasi adanya korupsi dana 20 triliun akibat salah kelola dana investasi antara tahun anggaran 2017-2020.<ref>{{Cite web \|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210212005856-12-605521/kejagung-taksir-bpjs-naker-rugi-rp20-triliun-akibat-korupsi \|title=Kejagung Taksir BPJS Naker Rugi Rp20 Triliun Akibat Korupsi \|website=CNN Indonesia }}</ref> == Pembobolan Data ==

BPJS Kesehatan: Perbedaan antara revisi