Hukum kepailitan: Perbedaan antara revisi

'''Hukum Kepailitan''' adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berurutan.<ref>{{Cite book|last=Saliman|first=Abdul R.|first2=Hermansyah|last3=Jalis|first3=Ahmad|date=2005|title=Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus|location=Jakarta|publisher=Kencana|url-status=live}}</ref> Bahwa Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan orang atau lembaga yang berutang (debitor) rdalam hal ini pailit dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit (kurator0kurator) di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan diantaranya oleh:

Persyaratan Kepailitan diantaranya sebagai berikut:

a.      Orang Perorangan: bahwa laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.

bc.      PerserikatanPerseroan-perserikatan danperseroan, perkumpulan-perkumpulan, tidakkoperasi maupun yayasan yang berbadan hukum: bahwa dalam hal ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dan lainnyadasarnya.

BahwaMenjelaskan mengenai seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari orang lain atau badan hukum lain, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor.<ref name=":0" />

Peraturan mengenai hukum kepailitan tercantumterdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.