Lex situs: Perbedaan antara revisi

'''''Lex situs''''' iniadalah dicobaasas dirumuskanhukum olehyang Djasadin Saragih dalam karya tulisnya, yangmenyatakan berartibahwa perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat dimana benda itu terletak, hukum yg berlaku.<ref>{{Cite book|last=Saragih|first=Djasadin|date=1974|title=Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Jilid I)|location=Kota Bandung|publisher=Alumni|pages=31|url-status=live}}</ref>

Asas ini memiliki pengaturan tersendiri dalam hukum [[Indonesia]] secara terbatas, yang dibuat pada masa Penjajahan [[Kolonial Belanda]] melalui pasal 17 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB), yang isinya adalah : terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.<ref>{{Cite book|title=Pasal 17 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)|url-status=live}}</ref> Peraturan ini sekaligus menjadi peraturan kolonial Belanda yang masih berlaku selain KUH Perdata, KUHP, dan lain sebagainya.

Perlu ditegaskan kembali bahwa pasal ini mengatur mengenai benda tetap (''onroerendgoederen''),. akibatAkibat dari pengaturan dari AB tersebut, Indonesia memiliki kaidah hukum mengenai HPI terhadap benda tetap. Namun, mengenai kaidah HPI mengenai hal ini penting sekali untuk membuat aturannya dalam hierarki perundang-undangan, dan mengaturnya secara komprehensif. Di sisi lain pula, hal yang mengatur mengenai status benda bergerak dalam HPI belum dimiliki oleh Republik ini.