Revisi per 4 Oktober 2021 09.44 sunting Cahyo (WMID) (bicara \| kontrib) 819 suntingan k Cahyo (WMID) memindahkan halaman Pencegahan Perkawinan (Hukum) ke Pencegahan perkawinan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 5 Oktober 2021 07.53 sunting balikkan Cahyo (WMID) (bicara \| kontrib) 819 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Pencegahan perkawinan''' diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. ~~Dalam~~ Undang-~~Undang~~undang ~~Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974~~tersebut menjelaskan siapa saja yang dapat mencegah pelaksanaan perkawinan, diatur Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 UUyang ~~No. 1 Tahun 1974,~~di ~~diantaranya~~antaranya:<ref name=":0">{{Cite book\|title=Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan\|url-status=live}}</ref> 1.# Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai; 2.# Saudara dari salah seorang calon mempelai;▼ 3.# Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;▼ 4.# Wali dari salah seorang calon mempelai;▼ 5.# Pengampu dari salah seorang calon mempelai;▼ 6.# Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan;▼ 7.# Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai; dan▼ 8.# Pejabat yang ditunjuk hal ini bermaksud kantor catatan sipil atau kejaksaan,▼ == Pengajuan ke pengadilan == ▲2. Saudara dari salah seorang calon mempelai; ▲3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai; ▲4. Wali dari salah seorang calon mempelai; ▲5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai; ▲6. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan; ▲7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai; dan ▲8. Pejabat yang ditunjuk hal ini bermaksud kantor catatan sipil atau kejaksaan, ~~== Diajukan ==~~ Pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan sesuai dengan Pasal 17 UU No. 1 Tahun 1974 dalam dua macam diantaranya:<ref name=":0" /> 1.# Pencegahan perkawinan diajukan permohonan bagi beraga islam kepada Pengadilan Agama. Hal ini tertuang juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975; dan 2.# Pencegahan perkawinan diajukan permohonan bagi beragama bukan ~~islam~~Islam kepada Pengadilan Negeri.▼ ▲2. Pencegahan perkawinan diajukan permohonan bagi beragama bukan islam kepada Pengadilan Negeri. == Alasan == Alasan dalam mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, ~~diantaranya~~di antaranya: 1. Dalam hal usia maka calon memperlai pria belum berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun;▼ 2. Terdapat hubungan darah/ keluarga atau susunan yang tidak boleh kawin antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita:▼ a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah;▼ b. Berhubungan darah pada garis keturunan menyamping diantaranya antara seorang dengan saudara orang tua, antara saudara dan antara seorang dengan saudara neneknya;▼ c. Terdapat hubungan semenda dimana bisa mertua, anak tiri, bapak/ibu tiri dan menantu;▼ d. Terdapat hubungan susuan, yaitu anak susuan, orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;▼ e. Terdapat hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;▼ 3. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan;▼ 4. Dimana antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya , dimana agamanya dan kepercayaannya melarang untuk kawin yang ketiga kalinya; dan▼ ▲1.# Dalam hal usia maka calon memperlai pria belum berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun; 5. Dimana perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dan memenuhi prosedur ataupun tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <ref>{{Cite book\|last="Mulyadi"\|first="Mulyadi"\|date=2016\|title=Hukum Perkawinan Indonesia\|location=Semarang\|publisher=Badan Penerbit Universitas Dipoenegoro\|url-status=live}}</ref>▼ ▲2.# Terdapat hubungan darah/ keluarga atau susunan yang tidak boleh kawin antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita: ▲a.## Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah; ▲b.## Berhubungan darah pada garis keturunan menyamping diantaranya antara seorang dengan saudara orang tua, antara saudara dan antara seorang dengan saudara neneknya; ▲c.## Terdapat hubungan semenda dimana bisa mertua, anak tiri, bapak/ibu tiri dan menantu; ▲d.## Terdapat hubungan susuan, yaitu anak susuan, orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; ▲e.## Terdapat hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang; ▲3.# Calon mempelai masih terikat tali perkawinan; ▲4.# ~~Dimana antara calon~~Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya , ~~dimana~~serta agamanya dan kepercayaannya melarang untuk kawin yang ketiga kalinya; dan ▲5.# ~~Dimana perkawinan~~Perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dan memenuhi prosedur ataupun tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. <ref>{{Cite book\|last="Mulyadi"\|first="Mulyadi"\|date=2016\|title=Hukum Perkawinan Indonesia\|location=Semarang\|publisher=Badan Penerbit Universitas Dipoenegoro\|url-status=live}}</ref> == Referensi ==

Pencegahan perkawinan: Perbedaan antara revisi