Hipotik kapal: Perbedaan antara revisi

'''Hipotik kapal''' dalamadalah jaminan kebendaan yang diasumsikan kapal sebagai benda bergerak, dengan konteks di atas 20 m3, bukan barang gadai. Dalam hukum Indonesia masih diatur secara terpisah, belum diatur dalam kodifikasi peraturan yang khusus mengatur mengenai hipotik kapal. Terminologi kapal menurut hukum Indonesia diatur dalam pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana kapal adalah semua alat berlayar tanpa melihat sifat dan namanya. Apabila tidak ditentukan lain/ tidak dijanjikan lain, maka kapal tersebut dianggap meliputi dengan segala alat perlengkapannya (asas accessie). Alat perlengkapan yang dimaksud adalah segala benda yang bukan bagian kapal, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.<ref>{{Cite book|title=Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang|url-status=live}}</ref>