Krisis Selat Sunda: Perbedaan antara revisi

Keesokan harinya (28 Agustus), Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Suwito memanggil ''Charge d'Affaires ''Inggris. Ia mengeluhkan bahwa pemberitahuan Inggris terlalu santai. Meskipun tidak meminta Inggris untuk memohon izin kepada Indonesia untuk hal itu, ia meminta Inggris untuk memberikan pengumuman yang lebih formal, sebaiknya tertulis, di waktu berikutnya. Jika tidak, Suwito memperingatkan, "ketegangan sekarang dapat mengakibatkan insiden yang tidak direncanakan, tidak diinginkan tetapi serius,". Pernyataan tersebut segera diteruskan ke pemerintah Inggris.<ref name=":2">Easter 2012, p. 100.</ref> ''Charge d'Affairs'' menjawab bahwa setiap pemberitahuan lebih lanjut akan dilakukan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 September, sehari setelah [[pendaratan di Labis]], Subandrio mengambil sikap yang lebih keras dengan memberitahu Duta Besar Australia di Jakarta bahwa ''Victorious'' akan ditolak jika kembali melalui Selat Sunda. Penyebab larangan tersebut tidak jelas karena dokumen-dokumen resmi dari waktu itu tidak tersedia. Namun, pengumuman Subandrio ini sejalan dengan kebijakan pemerintah soal pelayaran melalui perairan Indonesia yang bermaksud melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal setelah kelompok kapal induk Amerika lewat berlayar pada awal bulan.<ref>Boon Kwan 2005, p. 402.</ref> Pembuat kebijakan Indonesia juga kemungkinan mengkhawatirkan ancaman kekuatan udara Inggris terhadap Jakarta serta kemungkinan Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi respons Indonesia, mirip dengan tindakan Vietnam terhadap Amerika pada [[insiden Teluk Tonkin]] di awal tahun itu. Alasan terakhir tampaknya sangat mungkin, dijelaskan oleh kemarahan Sukarno yang sangat tampak dalam menanggapi insiden itu. Sudah wajar jika tanggapan terhadap tindakan Inggris ini sama kuat. Bagaimanapun juga, pimpinan Indonesia memahami insiden ini sebagai pembalasan langsung atas pendaratan Pontian dan mensinyalir tekad Inggris. Meskipun mengkhawatirkan, pelanggaran Inggris atas klaim bahari merekaIndonesia tidak kalah penting.<ref>Boon Kwan 2005, p. 407.</ref>