Afganistan: Perbedaan antara revisi

Menurut CNN, pemerintah baru kemungkinan akan menjadi [[Keamiran]] [[Islam]] [[Deobandi]]s kesatuan . Dalam sebuah laporan oleh CNN-News18, sumber-sumber mengatakan pemerintah baru akan diperintah mirip dengan [[Iran]] dengan [[Haibatullah Akhundzada]] sebagai pemimpin tertinggi mirip dengan peran [[Ayatullah [[Ali Khamenei]] , dan akan berbasis di Kandahar . Baradar atau Yaqoob akan menjadi kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri . Kementerian dan lembaga pemerintah akan berada di bawah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemimpin Tertinggi akan memimpin badan eksekutif yang dikenal sebagai Dewan Tertinggi dengan 11 hingga 72 anggota. Abdul Hakim Ishaqzai kemungkinan akan dipromosikan menjadi Hakim Agung . Menurut laporan itu, pemerintahan baru akan berlangsung dalam kerangka Konstitusi Afganistan 1964 yang diamandemen .

Namun, wawancara selanjutnya mengungkapkan kepada News18 bahwa negosiasi belum selesai dan perwakilan masih berada di Kandahar, dan bahwa pengumuman pemerintahan baru tidak akan dilakukan hingga 4 September atau lebih. Pembentukan pemerintah selanjutnya ditunda dengan pengumuman yang ditunda selama beberapa waktu selama minggu 6 September, karena kekhawatiran tentang pembentukan pemerintahan berbasis luas yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. [300]Namun kemudian ditambahkan bahwa Rahbari Syura dari [[Taliban]], dewan kepemimpinan kelompok itu terbagi antara Jaringan Haqqani garis keras dan Abdul Ghani Baradar yang moderat atas penunjukan yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan "inklusif". Ini memuncak dalam pertempuran kecil yang menyebabkan Baradar terluka dan dirawat di Pakistan. Dispekulasikan bahwa pemerintah akan diumumkan pada 11 September 2021, peringatan 20 tahun serangan 9/11 , dengan undangan mungkin diperluas ke pemerintah Turki, Cina, Iran, Pakistan, dan Qatar.

Pada awal September, Taliban merencanakan Kabinet hanya untuk laki-laki, menyatakan bahwa perempuan tidak akan diizinkan untuk "bekerja di posisi tinggi" di pemerintahan dan bahwa perempuan "dikeluarkan" dari Kabinet. Wartawan dan aktivis hak asasi manusia lainnya, kebanyakan perempuan, memprotes di Herat dan Kabul, menyerukan agar perempuan dimasukkan dalam Kabinet. [303] The Kabinet bertindak mengumumkan pada tanggal 7 September adalah pria-satunya, dan Departemen Urusan Wanita tampaknya telah dihapuskan.