Perjanjian (politik): Perbedaan antara revisi

Penafsiran yang didasarkan pada Pasal 31 Konvensi Wina 1969 dimulai dengan mencari makna yang lazim dari suatu teks. Biasanya pengadilan-pengadilan internasional menggunakan kamus untuk mencari makna ini, walaupun kamus sering kali mencatat semua makna yang ada dan bukan hanya makna yang lazim.{{sfn|Dörr|2012b|p=581}} Setelah itu, penafsir harus melihat konteksnya, dan hal ini diatur dalam Pasal 31(2) Konvensi Wina 1969.{{sfn|Dörr|2012b|p=588}} Seluruh isi dari perjanjian dapat dianggap sebagai konteks, termasuk mukadimah, lampiran, protokol, dan judulnya. Keberadaan koma bahkan bisa menentukan makna suatu pasal.{{sfn|Dörr|2012b|p=582}} Selain itu, terdapat dua dokumen di luar traktat yang dapat dianggap sebagai konteks, yaitu perjanjian dan instrumen yang berhubungan dengan proses penyimpulan suatu perjanjian.{{sfn|Dörr|2012b|p=588-590}} Pasal 31(3) juga menyebutkan dokumen lain yang dapat dipertimbangkan bersamaan dengan konteks, yaitu: 1) perjanjian yang dibuat sesudahnya terkait dengan penafsiran traktat atau penerapannya, 2) praktik setelahnya yang menghasilkan kesepakatan dalam menafsirkan traktatnya, dan 3) aturan-aturan hukum internasional lain yang mungkin dapat diberlakukan.{{sfn|Dörr|2012b|p=592-612}} Sementara itu, "maksud dan tujuan" dari suatu perjanjian bisa dinyatakan secara gamblang dalam mukadimah atau pasalnya (misalnya Pasal 1 Piagam PBB).{{sfn|Dörr|2012b|p=585}} Namun, "maksud dan tujuan" tidak bisa dipakai untuk mengubah makna yang lazim diberikan kepada suatu istilah.{{sfn|Dörr|2012b|p=586-587}}

 

 

Sementara itu, perjanjian multilateral sering kali dirumuskan dalam beberapa bahasa. Pasal 33 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa semua versi resmi dari suatu perjanjian dianggap berkedudukan sama, bahkan jika ada perbedaan makna di antara versi-versi tersebut, kecuali jika negara-negara pihak dalam perjanjian tersebut membuat ketentuan yang lain (misalnya menjadikan salah satu bahasa sebagai versi yang paling otoritatif).{{sfn|Aust|2007|p=253}}{{sfn|Dörr|2012b|p=581-582}} Aturan dalam pasal ini juga dianggap melambangkan kebiasaan internasional.{{sfn|Dörr|2012b|p=562-563}}

* {{Citation|last=Brölmann|first=Catherine|year=2005|title=Law-Making Treaties: Form and Function in International Law|url=https://heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/nordic74&id=389|journal=Nordic Journal of International Law|volume=74|pages=383}}

* {{Citation|last=Gaja|first=Giorgio|year=1988|title=A 'New' Vienna Convention on Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations: A Critical Commentary|url=https://academic.oup.com/bybil/article-lookup/doi/10.1093/bybil/58.1.253|journal=British Yearbook of International Law|volume=58|issue=1|pages=253}}

* {{Citation|last=Marceau|first=Gabrielle|year=2018|title=Evolutive Interpretation by the WTO Adjudicator|url=https://academic.oup.com/jiel/article/21/4/791/5211415|journal=Journal of International Economic Law|volume=21|issue=4|pages=791}}

* {{Citation|last=Moloney|first=Roslyn|year=2004|title=Incompatible Reservations to Human Rights Treaties: Severability and the Problem of State Consent|url=https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/meljil5&id=161&collection=journals&index=journals/meljil|journal=Melbourne Journal of International Law |volume=5|issue=1|pages=155}}

* {{Citation|last=Will|first=Martin|year=2015|title=Völkerrecht und nationales Recht: Dogmatische Grundlagen und konkrete Ausgestaltung am Beispiel der deutschen Verfassungsordnung|url=https://www.degruyter.com/view/j/jura.2015.37.issue-11/jura-2015-0234/jura-2015-0234.xml|journal=Juristische Ausbildung|volume=11|pages=1164}}