Revisi per 25 November 2021 22.53 sunting Bang Salim (bicara \| kontrib) 428 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 26 November 2021 05.38 sunting balikkan Bang Salim (bicara \| kontrib) 428 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 6: Setelah Taliban menjatuhkan kekuasaan Ashraf Ghani pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban berencana untuk membentuk 'komisi' pada tahun 2022 untuk merancang konstitusi baru. Untuk sementara waktu, Taliban akan mengadopsi Undang-Undang Dasar Tahun 1964 yakni sistem monarki untuk sementara di Afghanistan. Meski demikian ada beberapa elemen dihilangkan yakni yang bertentangan dengan syariat Islam. Menteri Kehakiman Afghanistan ~~Mawlavi~~Mawlawi Abdul Hakim Haqqani, dalam pernyataan Selasa (28/9/2021), mengatakan akan memperkenalkan konstitusi yang digunakan selama masa keemasan demokrasi Afghanistan itu. "Imarah Islam akan mengadopsi Konstitusi masa mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu," kata Abdul Hakim. ~~Taliban Akan Adopsi Sistem Konstitusi Monarki 1964 Raja Mohammad Zahir Shah di Afghanistan~~ ~~Taliban untuk sementara akan mengadopsi sistem konstitusi monarki yang pernah diterapkan pada 1964 di Afghanistan oleh Raja Mohammad Zahir Shah.~~ Taliban Akan Adopsi Sistem Konstitusi Monarki 1964 Raja Mohammad Zahir Shah di Afghanistan. Taliban akan mengadopsi Undang-Undang Dasar Tahun 1964 yakni sistem monarki untuk sementara di Afghanistan. Meski demikian ada beberapa elemen dihilangkan yakni yang bertentangan dengan syariat Islam. ~~Menteri Kehakiman Afghanistan Mawlavi Abdul Hakim Haqqani, dalam pernyataan Selasa (28/9/2021), mengatakan akan memperkenalkan konstitusi yang digunakan selama masa keemasan demokrasi Afghanistan itu.~~ ~~"Imarah Islam akan mengadopsi Konstitusi masa mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu," kata Abdul Hakim.~~ Pasal yang bertentangan dengan syariat Islam serta prinsip-prinsip Imarah Islam (sebutan untuk Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban) akan diamandemen.

Konstitusi Afganistan: Perbedaan antara revisi