Daniel Yusmic Foekh: Perbedaan antara revisi

<small>Dr.</small> '''Daniel Yusmic Pancastaki Foekh''', <small>S.H., M.H.</small> ({{lahirmati||15|12|1964||||}}) adalah seorang hakim Indonesia. Ia menjabat sebagai [[Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia|Hakim Konstitusi Republik Indonesia]] mulai 7 Januari 2020. Sebelum berkarier sebagai hakim konstitusi, Daniel merupakan seorang akademisi yang mengajar di [[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya]], [[Jakarta]].

 

Daniel lahir dan besar di [[Kupang]], [[Nusa Tenggara Timur]]. Ayahnya adalah seorang guru dan penilik sekolah yang pernah bertugas di [[Kefamenanu]] dan [[Pulau Rote]]. Ia lulus dari [[SMA Negeri 1 Kupang]] pada tahun 1985.{{sfn|Profil-MK}}

 

Selepas sempat gagal menjadi wartawan dan bekerja sebagai karyawan swasta, Daniel memutuskan untuk melanjutkan studi magisternya dalam bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum [[Universitas Indonesia]]. Pada saat berkuliah di UI, ia mewakili GMKI di forum Kelompok Cipayung dan [[Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia]], yang terdiri atas aktivis-aktivis dari organisasi mahasiswa besar seperti [[HMI]], [[GMNI]], [[PMII]], dan [[PMKRI]].{{sfn|Profil-MK}} Kesibukan kuliahnya membuat ia meninggalkan dunia aktivisme. Ia lulus pada tahun 1998 dengan dibimbing [[Jimly Asshiddiqie]], yang pada saat itu menjabat sebagai asisten Wakil Presiden [[B.J. Habibie]] dan kelak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama.{{sfn|Profil-MK}} Ia kemudian melanjutkan studi doktoralnya di UI yang diselesaikannya pada tahun 2010.{{sfn|Profil-MK}}

 

Setelah menjadi dosen honorer di Fakultas Hukum [[Universitas Kristen Indonesia]], Daniel diterima menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum [[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya]] di [[Jakarta]]. Di Atma Jaya, ia mengajar mata kuliah hukum tata negara, hukum tata negara darurat, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ia juga pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Hukum Tata Negara<ref>[https://atmajaya.ac.id/web/InfoFakultas.aspx?gid=info-fakultas&cid=pimpinan-fakultas&ou=hukum "Pimpinan Fakultas Hukum"]. ''atmajaya.ac.id''. Diakses 23 Juni 2020</ref> dan Wakil Dekan Fakultas Hukum.{{sfn|Profil-MK}}

 

Selain itu, Daniel juga aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).<ref name=HO>{{Cite web|url=https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e171e75a41fe/daniel-yusmic--sejak-awal-bercita-cita-jadi-hakim/|title=Daniel Yusmic: Sejak Awal Bercita-cita Jadi Hakim|last=Mardatillah|first=Aina|date=9 Januari 2020|website=hukumonline.com|access-date=23 Juni 2020}}</ref>

 

Pada tahun 2003, Daniel pernah mendaftar untuk menjadi hakim MK dari unsur pemerintah, namun gagal karena tidak memenuhi syarat.<ref name=HO />

 

Ia dilantik oleh Presiden [[Joko Widodo]] di [[Istana Negara]] bersama [[Suhartoyo]] pada 7 Januari 2020.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/berita/d-4849936/daniel-yusmic-resmi-jadi-hakim-konstitusi-gantikan-palguna|title=Daniel Yusmic Resmi Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Palguna|last=Erwanti|first=Marlinda Oktavia|date=7 Januari 2020|website=[[detik.com]]|access-date=23 Juni 2020}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200107153747-20-463164/jokowi-saksikan-sumpah-suhartoyo-daniel-yusmic-jadi-hakim-mk|title=Jokowi Saksikan Sumpah Suhartoyo-Daniel Yusmic Jadi Hakim MK|last=|first=|date=7 Januari 2020|website=[[CNN Indonesia]]|access-date=23 Juni 2020}}</ref>

 

Pada [[Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019#Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)|kontroversi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bulan September 2019]], Daniel berpandangan bahwa Presiden tidak perlu mengeluarkan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang]] (Perppu) oleh karena tidak adanya kegentingan yang memaksa.<ref>{{Cite web|url=https://nasional.tempo.co/read/1292041/mengenal-daniel-yusmic-calon-hakim-mk-pilihan-jokowi/full&view=ok|title=Mengenal Daniel Yusmic, Calon Hakim MK Pilihan Jokowi|last=Ibnu Sani|first=Ahmad Faiz|date=7 Januari 2020|website=[[Tempo]]|access-date=23 Juni 2020}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8f360162016/penolakan-revisi-uu-kpk-masuk-kategori-kegentingan-yang-memaksa-begini-penjelasan-ahli/|title=Penolakan Revisi UU KPK Masuk Kategori ‘Kegentingan yang Memaksa’? Begini Penjelasan Ahli|last=Prasetyo|first=Aji|date=28 September 2019|website=hukumonline.com|access-date=23 Juni 2020}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.beritasatu.com/nasional/580146-negara-tidak-dalam-keadaan-genting-perppu-kpk-tidak-dibutuhkan|title=Negara Tidak dalam Keadaan Genting, Perppu KPK Tidak Dibutuhkan|last=Paat|first=Yustinus|date=15 Oktober 2019|website=beritasatu.com|access-date=23 Juni 2020}}</ref>

 

 

{{Hakim MK}}

[[Kategori:Tokoh Nusa Tenggara Timur]]

[[Kategori:Tokoh dari Kupang]]

[[Kategori:Tokoh Kristen Indonesia]]