Patrialis Akbar: Perbedaan antara revisi

Patrialis Akbar dilahirkan pada keluarga [[veteran]], meskipun berasal dari keluarga berkecukupan, ia tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar, di Desa [[Kampung Jua Nan XX, Lubuk Begalung, Padang|Kampung Jua]], [[Lubuk Begalung, Padang|Lubuk Begalung]], [[Padang]]. Usai lulus [[STM]], ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di [[Fakultas Hukum Universitas Indonesia]], meski akhirnya diterima di [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]]. Patrialis mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar disana. Salah seorang dosen pembimbing skripsinya menawarkannya untuk menjadi staf pengajar maka iapun menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu [[Filsafat hukum|Filsafat Hukum]] [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]].<ref name=MK/>

=== Pendidikan ===

* S1 Fakultas Hukum [[Universitas Muhammadiyah, Jakarta]] (1983)

* S2 Program Magister Hukum [[Universitas GajahGadjah Mada]] (2010)

* S3 Doktor (Hukum) [[Universitas PadjajaranPadjadjaran]], Bandung (2012)

=== Karier ===

Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan [[Pasar Senen]]-[[Jatinegara, Jakarta Timur|Jatinegara]] Jakarta, dan sopir taksi di ibu kota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan [[Sumatra Barat]].<ref>{{cite web|url=http://www.antaranews.com/berita/158606/patrialis-akbar-dari-sopir-ke-anggota-kabinet|title=Patrialis Akbar dari Sopir ke Anggota Kabinet?|date=20 October 2009|publisher=|accessdate=26 June 2016}}</ref>

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Pada masa pemerintah presiden [[SBY]] ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.<ref name="MK" />

* Dosen [[Universitas Muhammadiyah Jakarta]] (1989 – 1992)

* [[Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia|Menkumham]] RI KIB II (Okt 2009 - Okt 2011)

* Komisaris Utama PT. [[Bukit Asam]] Tbk (Des 2011 - Juli 2013)

{{lifetime|1958||}}{{Menteri Hukum dan HAM Indonesia}}

[[Kategori:MenteriAlumni HukumUniversitas dan Hak Asasi Manusia IndonesiaPadjadjaran]]

[[Kategori:MenteriAlumni KabinetUniversitas IndonesiaGadjah Bersatu IIMada]]

[[Kategori:AnggotaAlumni DPRUniversitas RIMuhammadiyah 2004–2009Jakarta]]