{{further information|Hukum perdata internasional|Prinsip dasar hukum Uni Eropa}}
[[Komisi Eropa]] merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa.{{sfn|Borchardt|2000|p=24}} Hubungan antara hukum Uni Eropa dan hukum nasional seringkalisering kali ditandai dengan berbagai 'bentrokan'. Hal ini muncul ketika ketentuan undang-undang [[Uni Eropa]] memberikan hak, dan membebankan kewajiban secara langsung kepada warga negaranya. Namun, isinya bertentangan dengan aturan hukum nasional negara-negara anggota. Hukum Uni Eropa memiliki prinsip 'penerapan langsung', yang berarti bahwa [[Uni Eropa]] memberikan hak dan mengenakan kewajiban secara langsung, tidak hanya pada lembaga Uni Eropa dan negara-negara nggota, tetapi juga kepada warga negaranya. Hukum atas perkara ini dimulai pada perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'', ketika perusahaan transportasi Belanda, ''Van Gend & Loos'', mengajukan gugatan di pengadilan [[Belanda]] kepada otoritas bea cukai Belanda, yang menagih bea masuk produk kimia dari Republik Federal Jerman, dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Akibatnya, [[Mahkamah Eropa]] menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.{{sfn|Borchardt|2000|p=22}}{{sfn|Borchardt|2017|p=137}}
[[File:Palazzo di Giustizia-July 2016 (18).jpg|thumb|left|Pada awalnya [[Mahkamah Agung]] di [[Italia]] menolak prinsip ‘keutamaan hukum Uni Eropa’, hingga perlindungan atas hak-hak dasar negara tersebut ada di dalam tatanan hukum Uni Eropa.]]
