Konflik kepentingan: Perbedaan antara revisi

''Good corporate governance'' atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ''[[Tata kelola perusahaan yang baik|Tata Kelola Perusahaan yang Baik]]'' merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja [[perusahaan]] dengan cara melaksanakan pengawasan dan memantau seluruh aktivitas kinerja berdasarkan aturan yang berlaku.<ref>{{Cite web|last=Kaihatu|first=Thomas S|date=2006-03-01|title=Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia|url=https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505/16497|website=Jurnal Manajemen Petra|page=2|access-date=2021-12-07}}</ref> ''Good corporate governance'' diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sistem pelaksanaan ''Good corporate governance'' juga diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Praktik ''Good Corporate Governance''.<ref>{{Cite web|last=Hairul|first=Maksum|date=2015-01-01|title=PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH PELAKU USAHA DALAM MENINGKATKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi Di PT. Narmada Awet Muda)|url=https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/download/107/75|website=Jurnal UGR|page=139|access-date=2021-12-11}}</ref> Hal yang memicu kepentingan konflik dalam penyelenggaraan pemerintah di antaranya adalah permasalahan [[Birokrasi di Indonesia|birokrasi.]] Oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik di instansi pemerintah. ''Good corporate governance'' sangat menjungjung tinggi penerapan etika dalam bekerja, agar menghidari konflik kepentingan dan bekerja sesuai dengan aturan.<ref name=":3" />