Kota Pekalongan: Perbedaan antara revisi

Hal ini diikuti dengan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomor KTPS-PPD/00351/II/1958 yang menyatakan bahwa nama Pekalongan berasal dari kata 'A-Pek-Halong-An' yang berarti pengangsalan (pendapatan).{{fact}}[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Feestbogen op het erf van een Arabische woning aan de Heerenstraat te Pekalongan TMnr 60019862.jpg|jmpl|207px|Rumah orang Arab di Pekalongan (tahun 1923).|kiri]]

Pada pertengahan abad ke-19 di kalangan kaum liberal [[Belanda]] muncul pemikiran etis, yang selanjutnya dikenal sebagai [[politik etis]], yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan dan Kota Besar serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut.[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Voorbeeld van prieelverlichting op het erf van een Europese woning te Pekalongan TMnr 60019861.jpg|jmpl|207px|Rumah orang Belanda di Pekalongan (tahun 1923).|al=|kiri]]Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah [[Kerajaan Belanda]] dengan dikeluarkannya Staatbland Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi dan untuk Kota Pekalongan. Hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang ''Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse'' yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.