Etika politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
menambah pranala |
|||
Baris 1:
{{Sedang ditulis}}
'''Etika politik''' adalah praktik pemberian [[nilai]] terhadap tindakan [[politik]] dengan berlandaskan kepada [[etika]].<ref>{{Cite book|last=Handoyo, E., Susanti, M. H., dan Munandar, M. A.|date=2016|url=https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/317345960_Etika_Politik_el_Juni_2017pdf/links/5935416345851553b6f16579/Etika-Politik-el-Juni-2017pdf.pdf|title=Etika Politik|location=Semarang|publisher=Widya Karya|isbn=978-602-8517-37-9|edition=2|pages=271|url-status=live}}</ref> Etika sendiri sering disamakan dengan [[moral]]. Sebenarnya etika sendiri merupakan cabang dari [[filsafat]] yang di dalamnya mencakup [[filsafat moral]] atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika dan moral memiliki perbedaan dari segi perspektif dan [[esensi]] pengertiannya. Moral merupakan ajaran tentang [[perilaku]] baik dan buruk yang berperan sebagai panduan bertindak manusia. Sementara etika adalah cabang filsafat yang menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tetapi tanpa perlu mengajukan sendiri tentang ajaran yang baik dan buruk.<ref>{{Cite web|last=Prasojo|first=Aditya Bismantaka|date=30 Mei 2021|title=Pentingnya Etika dalam Sebuah Pemerintahan {{!}} DETaK Unsyiah|url=https://detak-unsyiah.com/opini/pentingnya-etika-dalam-sebuah-pemerintahan|website=DETaK unsyiah.com|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Kajian etika politik melingkupi
== Tujuan ==
Etika politik bertujuan untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengatur politik di dalam [[masyarakat]]. Tujuan etika politik berkaitan dengan cara pertanggungjawaban [[politikus]] terhadap tindakan politiknya dan [[legitimasi]] moral. Etika politik juga bertujuan memberikan aturan-aturan dalam pemberian pengakuan wewenang agar tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat.<ref>{{Cite journal|last=Dwihantoro|first=Prihatin|date=2013|title=Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik|url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/7774/6369|journal=Politika|volume=4|issue=2|pages=13}}</ref>
== Urgensi etika politik ==
Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Dalam konteks perpolitikan masa kini, etika merupakan pedoman bagi para politisi dan penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang buruk. Etika politik juga dapat dijadikan sarana untuk merefleksikan kualitas moral para politisi dan penyelenggara negara. Dengan demikian, [[pemerintah]] dan politisi dapat menciptakan program kebijakan yang pro rakyat demi mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, etika politik perlu dimiliki oleh pemerintah dan politisi agar terhindar dari sikap mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.<ref>{{Cite web|last=Mantero|first=Rikardus|date=21 Desember 2020|title=Urgensi Etika dalam Politik Masa Kini|url=https://thecolumnist.id/artikel/urgensi-etika-dalam-politik-masa-kini-1378|website=The Columnist|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref><ref>{{Cite web|last=Gusti|date=16 Mei 2013|title=Penyelenggara Negara Cenderung Abaikan Moral dan Etika politik|url=https://www.ugm.ac.id/id/berita/7756-penyelenggara-negara-cenderung-abaikan-moral-dan-etika-politik|website=ugm.ac.id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Etika politik adalah hal yang paling penting dan dibutuhkan dalam setiap kondisi, baik itu dalam kondisi normal, tertib, tenang maupun kacau. Dalam kondisi kacau, etika politik akan menumbuhkan mekanisme berbicara dengan otoritas, atau dengan kata lain, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, setiap tindakannya tetap membutuhkan legitimasi.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Febriany|first=Farah Sabilla|last2=Dewi|first2=Dinie Anggraeni|date=25 April 2021|title=Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia|url=https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/139|journal=Jurnal Pendidikan Indonesia|language=en|volume=2|issue=4|pages=690–695|doi=10.36418/japendi.v2i4.139|issn=2746-1920}}</ref>
== Dimensi etika politik ==
Dalam sudut pandang etika politik, dimensi politis manusia dapat dilihat berdasarkan tiga hal, yaitu [[manusia]] sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan dan dimensi politis kehidupan manusia.<ref name=":1" />
Manusia sebagai makhluk sosial diejawantahkan dalam bentuk kesepadanan dalam kebebasan bertindak menurut keinginannya sendiri. Namun tindakan ini akan lebih berarti ketika dilakukan di tengah-tengah manusia lain karena eksistensi dan perkembangan seorang manusia bergantung pada eksistensi manusia lainnya.<ref name=":1" />
Baris 20:
Dimensi kesosialan dapat berarti bahwa seseorang menemukan jati dirinya ketika bersama orang lain. Sementara dimensi politis kehidupan manusia adalah fungsi pengatur kerangka kehidupan masyarakat, baik secara normatif maupun efektif.<ref name=":1" />
== Ruang lingkup ==
Di dalam suatu [[bangsa]], etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk kehidupan berbangsa.<ref>{{Cite book|date=2006|url=https://www.google.co.id/books/edition/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik/EvOeAAAAMAAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Etika+politik&pg=PA78&printsec=frontcover|title=Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita, dan Dinamika|location=Jakarta|publisher=Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|editor-last=Indrawan, Y., Suherman, A., dan Andana, T.|pages=78|url-status=live}}</ref> Etika politik mengkaji tentang tanggung jawab manusia sebagai [[warga negara]] sekaligus sebagai manusia. Ruang lingkup etika politik terbatas pada [[Teori|teori-teori]] yang membahas tentang cara yang bertanggung jawab dalam kegiatan legitimasi politik. Etika politik tidak dibangun melalui [[prasangka]] dan [[emosi]] yang bersifat [[apriori]]. Prinsip pembentukan etika politik ialah [[argumentasi]] yang [[rasional]] dengan sudut pandang yang objektif. Etika politik juga tidak turut serta dalam kajian [[politik praktis]], tetapi hanya memberikan penilaian objektif terhadap permasalahan [[ideologi politik]].<ref>{{Cite book|last=Rohani|first=Edi|date=2019|url=https://www.google.co.id/books/edition/PENDIDIKAN_PANCASILA_DAN_KEWARGANEGARAAN/903uDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=etika+politik&pg=PA152&printsec=frontcover|title=Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri|location=Wonosobo|publisher=Gema Media|isbn=978-602-6957-87-0|editor-last=Wardani|editor-first=Ida Kusuma|pages=152-153|url-status=live}}</ref>
=== Ukuran ===
Tujuan akhir dari setiap tindakan manusia berkaitan dengan etika politik dan moral.<ref>{{Cite book|last=Sandur|first=Simplesius|date=2019|url=https://www.google.co.id/books/edition/Filsafat_Politik_dan_Hukum_Thomas_Aquina/6ngFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Etika+politik&pg=PA202&printsec=frontcover|title=Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas|location=Sleman|publisher=Penerbit PT Kanisius|isbn=978-979-21-5856-4|pages=202|url-status=live}}</ref> Ukuran yang digunakan dalam etika politik adalah [[moral]]. Peran moral adalah menentukan nilai dari suatu tindakan politik termasuk etis atau tidak etis. Suatu tindakan politik dikatakan etis ketika terdapat sikap [[toleransi]], menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan [[kepentingan umum]] dibandingkan dengan kepentingan golongan atau [[egoisme]].<ref>{{Cite book|last=Kusuma|first=Mahendra|date=2020|url=https://www.google.co.id/books/edition/PERGULATAN_INTELEKTUALITAS_UNTUK_POLITIK/VHweEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Etika+politik&printsec=frontcover|title=Pergulatan Intelektual untuk Politik dan Demokrasi|location=Palembang|publisher=Bening Media Publishing|isbn=978-623-95571-6-4|pages=114|url-status=live}}</ref>
=== Prinsip ===
Baris 31:
==== Pluralisme ====
Prinsip [[pluralisme]] menandakan adanya kesediaan untuk menerima pluralitas, yang artinya hidup dengan positif, damai, toleran dan normal bersama masyarakat yang berbeda pandangan hidup, [[agama]], [[adat]] dan [[budaya]].<ref name=":0">{{Cite web|last=duniapcoid|date=5 Desember 2021|title=Contoh Etika Politik : Pengertian, Definisi, Makna, Prinsip|url=https://duniapendidikan.co.id/etika-politik/|website=duniapendidikan.co.id|access-date=27 Desember 2021}}</ref>
Pluralisme sebagai salah satu prinsip dasar dari etika politik merupakan hakikat tertinggi dalam praktik [[Demokrasi|demokrasi,]] di mana [[negara]] tidak akan bersikap [[Totaliterisme|totaliter]]. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti negara memberikan ruang untuk menyalurkan kekuasaannya, baik melalui [[partai politik]] maupun non partai politik. Dalam pluralisme politik, nilai demokrasi disandarkan pada keragaman kepentingan dan penyebaran kekuasaan atau biasa dikenal sebagai ''distribution of power''.<ref>{{Cite web|last=Hairunnas|date=28 Mei 2019|title=Pluralisme Politik : Dilematis dan Tantangannya|url=https://metrojambi.com/read/2019/06/03/43945/pluralisme-politik--dilematis-dan-tantangannya|website=METROJAMBI.COM|language=id-id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
==== Hak Asasi Manusia (HAM) ====
Prinsip [[Hak asasi manusia|HAM]] menyatakan bahwa manusia wajib diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hak ini merupakan hak dasar yang bukan pemberian negara melainkan dari Tuhan. <ref name=":0" />
Prinsip HAM dalam etika politik juga berkaitan erat dengan partisipasi politik atau hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang memiliki empat dimensi, yaitu partisipasi dalam [[Pemilihan umum|pemilu]], partisipasi dalam konteks non pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di tingkat internasional, [[Teknologi Informasi dan Komunikasi|teknologi informasi dan komunikasi]] untuk memperkuat partisipasi yang setara dan bermakna.<ref>{{Cite web|last=Latuharhary|first=Kabar|date=9 Februari 2021|title=Komnas HAM Soroti Ketimpangan Partisipasi Politik|url=https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/9/1665/komnas-ham-soroti-ketimpangan-partisipasi-politik.html|website=Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
==== Solidaritas bangsa ====
Prinsip [[solidaritas]] berarti kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.<ref name=":0" />
==== Demokrasi ====
Baris 63:
== Etika politik Pancasila ==
Sebagai sistem etika, [[Pancasila]] seyogianya mampu menjadi norma umum nasional dan prinsip utama, baik bagi penyelenggara negara, partai politik, elite politik dan masyarakat sebagai subjek politik. Sistem ini seharusnya menjadi rambu-rambu bagi perilaku para politisi dan masyarakat secara umum karena masing-masing memiliki kewajiban moral dan kontribusi yang sama demi terciptanya kualitas demokrasi yang bermartabat, demokratis dan manusiawi.<ref>{{Cite web|last=Soeharso|first=Silverius Y|date=3 Februari 2018|title=Politik dan Etika Pancasila|url=https://mediaindonesia.com/opini/143707/politik-dan-etika-pancasila|website=mediaindonesia.com|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Etika politik Pancasila sendiri merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila sehingga baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik akan dipandang menggunakan dasar filsafat politik Pancasila.<ref name=":2">{{Cite web|last=Tim Redaksi|date=22 April 2021|title=Etika Politik Pancasila: Nilai-nilai dan Contoh Penerapannya|url=https://voi.id/berita/46327/etika-politik-pancasila-nilai-nilai-dan-contoh-penerapannya|website=VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan|language=id|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Baris 71:
Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai agama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di ranah publik, termasuk politik. Namun tidak eksklusif hanya diambil dari nilai-nilai satu agama.<ref name=":3">{{Cite web|last=Aditya|first=Ivan|date=4 Oktober 2017|title=Menggagas Etika Politik Pancasila|url=https://www.krjogja.com/angkringan/opini/menggagas-etika-politik-pancasila/|website=KRJogja|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
Berdasarkan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang berlandaskan pada kebebasan dan [[supremasi hukum]].<ref name=":3" />
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, harus menjadi prinsip dari praktik politik Indonesia yang senantiasa menjaga dan merawat [[Kebinekaan|kebhinekaan]] dalam kerangka NKRI.<ref name=":3" />
Sila keempat Pancasila mengandung nilai bahwa segala praktik penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (legitimasi hukum), mewakili kepentingan rakyat (legitimasi rakyat) dan mematuhi prinsip-prinsip moralitas (legitimasi moral).<ref name=":3" />
Baris 84:
Dalam kancah perpolitikan, etika politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan sistemnya tetapi juga kehidupan manusia. Etika politik menjadi tantangan bagi para politisi atau pejabat negara karena etika politik berfungsi sebagai kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan etika para politisi atau pejabat negara bukanlah persoalan individu melainkan persoalan publik sehingga tindakan dan perilaku mereka harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.<ref name=":4">{{Cite web|last=Nabila|first=Nanda|date=5 Oktober 2021|title=Kemanakah Etika Berpolitik Sekarang?|url=https://www.bantennews.co.id/bantenesia/kemanakah-etika-berpolitik-sekarang/|website=bantenesia {{!}} Wadah Menulis Masyarakat Banten|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Mukhtar|last2=Lailam|first2=Tanto|date=Juli 2021|title=Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial|url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33084/19849|journal=Masalah-Masalah Hukum|volume=50|issue=3|pages=265-278|issn=2527-4716}}</ref>
Etika politik berkaitan erat dengan sikap, nilai dan moral yang sejatinya hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Sebuah penyimpangan etika politik dapat dijumpai dalam kehidupan berbagsa dan bernegara, khususnya dalam praktik politik praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari realitas politik saat ini di mana politik menjadi lahan perebutan kekuasaan dan kepentingan sehingga banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Banyak elite politik yang tidak menyadari bahwa sikap atau tindakannya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik secara normatif maupun secara regulasi. Pejabat negara atau politisi yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat justru terjebak pada [[pragmatisme]] yang merusak etika politik mereka, seperti transaksi politik atau [[politik uang]] yang dilakukan saat pemilu, [[Penyuapan|suap]] dan [[korupsi]].<ref name=":4" /><ref>{{Cite web|last=Haka|first=Rian|date=20 Oktober 2020|title=Etika Politik yang Tidak Mencerminkan Realitas Budaya Politik|url=https://hulondalo.id/etika-politik-yang-tidak-mencerminkan-realitas-budaya-politik/|website=Hulondalo.id|language=id-ID|access-date=29 Desember 2021}}</ref>
== Lihat pula ==
| |||