Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Mengosongkan halaman |
←Membatalkan revisi 1970190 oleh 125.162.168.102 (Bicara) |
||
Baris 1:
{{Politics of Indonesia}}
'''[[Indonesia]]''' adalah sebuah negara '''[[republik]]''' berdasarkan [[UUD 1945]] dengan ciri-ciri pemisahan peranan lembaga [[eksekutif]], [[legislatif]], dan [[yudikatif]]. Sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai "sistem pemerintahan [[sistem presidensial|presidensial]] dengan sifat [[sistem parlementer|parlementer]]". Setelah [[Kerusuhan Mei 1998]] yang berujung pada lengsernya Presiden [[Soeharto]], reformasi besar-besaran segera dilakukan di bidang politik.
== Proses reformasi ==
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak [[1999]] dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk [[Presiden Indonesia|presiden]] dan [[Wakil Presiden Indonesia|wakil presiden]], serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Lembaga negara tertinggi adalah [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] (MPR), yang fungsinya meliputi memilih presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan [[Garis Besar Haluan Negara]] (GBHN), dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) yang beranggotakan 550 orang ditambah 130 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu [[2004]], [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Republik Indonesia|Polri]] memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun [[2009]]. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi [[militer]] di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
== Lihat pula ==
* [[:Kategori:Hubungan luar negeri Indonesia|Hubungan luar negeri Indonesia]]
* [[Daftar partai politik Indonesia]]
{{Topik Indonesia}}
{{indo-stub}}
[[Kategori:Politik di Indonesia| ]]
[[bn:ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি]]
[[en:Politics of Indonesia]]
[[es:Política de Indonesia]]
[[fr:Politique de l'Indonésie]]
[[it:Sistema politico dell'Indonesia]]
[[lt:Indonezijos politinė sistema]]
[[ms:Politik Indonesia]]
[[nl:Politiek in Indonesië]]
[[pt:Política da Indonésia]]
| |||