Warga negara Malaysia keturunan Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menghapus 9th_Prime_Minister_of_Malaysia_Dato'_Sri_Ismail_Sabri_Yaakob_(no_background).png karena telah dihapus dari Commons oleh [[:c:User:Ellin Beltz|Ellin Belt |
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.6 |
||
Baris 17:
Migrasi orang Indonesia ke Malaysia dapat dilacak sejak sebelum masa penjajahan terutama pada masa pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit. Raja pertama [[Kesultanan Malaka]] adalah keturunan langsung dari pengeran Sriwijaya di [[Palembang]]. Pernikahan antar ras antara Kesultanan seperti antara Sultan Mansur Syah Malaka dan Putri Raden Galuh Chandra Kirana dari Majapahit disebutkan dalam Sejarah Melayu. Teks sejarah lainnya seperti Tuhfat al-Nafis (dikenal sebagai Sejarah Melayu dan Bugis), menyatakan hubungan antara Kesultanan Johor-Riau, Kedah, Perak, Selangor, Pahang, dan Terengganu yang berbeda di semenanjung tersebut. dengan pantai timur dan barat Sumatera dan Kalimantan.<ref name="hs">{{cite book|url=http://inspirasi.co/books/1374162889.pdf|title=The Politics of Indonesia–Malaysia Relations – Kinship and Indo-Malay historiography (Kinship and the pre-colonial regional system)|author=Joseph Chinyong Liow|publisher=Routledge, [[Taylor & Francis]]|year=2005|access-date=19 January 2015|isbn=0-203-67248-8|pages=30}}</ref>
Selama pendudukan [[Inggris]], Malaysia diintegrasikan ke dalam komoditas dan pasar modal dunia, menjadi sumber sumber daya bagi penjajah dan mulai menghadapi kekurangan tenaga kerja. Inggris kemudian mencari sumber tenaga kerja dari negara-negara seperti India dan China. Orang Indonesia menjadi sumber tenaga kerja ketiga dan Inggris memandang dan memperlakukan mereka secara berbeda dari orang India dan Cina karena dianggap memiliki ras yang sama dengan orang Melayu.<ref name="lb">{{cite web|url=http://ics.um.edu.my/images/ics/workingpaper/2006-11.pdf|title=Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China|author=Lin Mei|work=Institute of China Studies|publisher=[[University of Malaya]]|date=August 2006|access-date=19 January 2015|pages=3|archive-date=2016-08-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20160803130142/http://ics.um.edu.my/images/ics/workingpaper/2006-11.pdf|dead-url=yes}}</ref>
Pasca-dekolonisasi, pemerintah, seperti lembaga politik lainnya dalam demokrasi, berusaha mempertahankan mandat dan legitimasinya melalui pemilihan umum. Hal ini berimplikasi pada pemberian insentif dan perluasan basis dukungan. Dengan mengelompokkan pendatang Indonesia (seperti Jawa, Minangkabau, Bugis, Bawean, Banjar, Mandailing, Aceh dan lain-lain) ke dalam etnis Melayu, partai pemerintah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO memperluas basis massanya. Alasan klasifikasi dan kriteria etnis Melayu dalam konstitusi Malaysia adalah konstruksi sosio-historis. Aspek historis ini ada karena identitas yang ditetapkan dalam konstitusi Malaysia sudah ada sejak zaman kesultanan Malaka berbeda dengan Orang Asli atau orang Dayak. Sehingga siapa saja yang memenuhi syarat sosial-keagamaan orang Melayu digolongkan sebagai orang Melayu (suku bangsa).
| |||
.png){kind=link}