Ekonomi biru: Perbedaan antara revisi

Ekonomi Biru "Blue Economy" merupakanadalah konsep optimalisasi sumber daya perairanair yang bertujuan untuk meningkatkanpeningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang [[inovatif]] dan [[kreatif]] dengan tetap menjamin keberlanjutankeberlangsungan usaha dan kelestarian lingkungan.  Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul “''The“The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs”''. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu [[ekosistem]] ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan [[nutrien]] dan [[energi]] tanpa [[limbah]] untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem.  Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkanberfokus pada [[inovasi]] dan [[kreativitas]] yang meliputi variasikeragaman produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. <ref>{{Cite journal|last=Ilma Nijma|first=Ajeng Faizah|title=Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan|url=https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/download/2112/1934|journal=jurnal.uns.ac.id}}</ref>

KonsepEkonomi bluebiru ekonomi mengedepankanmengutamakan dan menitikberatkan pada efisiensi.  Efisiensi mendorong adanya pengembangan [[investasi]] dan bisnis perikanan dengan tetap menjaga lingkungan tetap lestari. Inti utama dari blue economy ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Segala limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum. Limbah, baik limbah [[Kimia organik|kimia]] maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada [[habitat]] dan kehidupan ekosistem,. olehOleh sebab itu, maka perlu ada ilmu dan teknologi dalam keluaran limbah. Jika hal ini dapat terwujud maka blue economy yang terintegrasi dengan program [[industrialisasi]] perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan.

SemenjakSejak diratifikasinya United NationNations Convention on the Law of the Sea melalui Undang-undangUndang Nomor No.17 tahunTahun 1985 tentang Pengesahan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut|Konvensi Perserikatan Bangsa]]. Kebijakan pengembanganpembangunan ekonomi kelautan sebagai PengembanganPembangunan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru bagiDemi Terwujudnya Indonesia sebagai [[Negara kepulauan|Negara Kepulauan]] yang Mandiri, Maju, Kuat, dan BerbasiskanBerbasis Kepentingan Nasional.  Ekonomi biru kemudianselanjutnya berkembang dan seringselalu dikaitkan dengan pengembangan daerahwilayah [[pesisir]]. Konsep ekonomi biru sejalansama dengan konsep [[Ekonomi Hijau|ekonomi hijau]] yangyaitu ramah lingkungan dandengan difokuskanberfokus padakepada negara-negara berkembang denganyang memiliki wilayah perairan (laut), yang biasa dikenaldisebut dengan Small Island Development States (SIDS). Dalam Ekonomihal biruini dalamekonomi halbiru inidiarahkan ditujukanuntuk untukmenanggulangi mengatasimasalah [[kelaparan]], mengurangi [[kemiskinan]], menciptakan kehidupanbiota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerahwilayah pesisir, danserta [[Mitigasi bencana|mitigasi]] sertadan adaptasi dalam perubahan iklim. Implementasi Penerapan ekonomi biru secara global dianggapdinilai krusial mengingat 72 persen dari total permukaan bumi merupakanadalah lautan. Disamping Selain itu, laut berfungsi sebagai salah satu sumber penyedia makanan dan pengaturmengatur [[iklim]] dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijagaterjaganya kelestarian. Untuk Penerapanmenerapkan Ekonomi Biru membutuhkan keterlibatan multisektormulti-sektor denganmelalui arah dan platform yang jelas untuk Lautan yang Berkelanjutan. Dengan Untuk itubegitu, pemerintah terbuka untuk bekerjamenjalin samakerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya untuk lebih meningkatkan implementasi ekonomi kelautan Indonesia yang berkelanjutan.

Program lainnya yang akan mulai dicanangkandirancangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove LAUTRA (Laut Sejahtera). Program initersebut bertujuan untuk meningkatkanpeningkatan pengelolaan [[terumbu karang]] dan ekosistem [[Hutan bakau|mangrove]] sertabeserta [[Kawasan perlindungan|kawasan konservasi]], dengan menyediakanadanya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi untuk meningkatkan keberlanjutankeberlangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. <ref>{{Cite web|last=|first=|date=25 Maret 2021|title=Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas|url=https://maritim.go.id/hadapi-era-ekonomi-biru-pelestarian-lingkungan-peningkatan-kesejahteraan|website=maritim.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>

Berdasarkan Statistik Perikanan dan Akuakultur Tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), [[Indonesia]] menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi [[Budi daya ikan|perikanan budidaya]]. Sekitar 75 persen dariDari total wilayah kedaulatan Indonesia Sekitar 75 persen merupakan wilayah perairan yang terdiri dari [[laut teritorial]], [[Zona Ekonomi Eksklusif |Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)]], dan laut 12 mil. Indonesia juga tercatat sebagai negara kedua terbanyak dalam hal jumlah [[kapal]] yang dimiliki setelah [[Tiongkok]]. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan tercatat menampung 2.748.908mencatat tenaga kerja pada tahun 2012, menampung 2.748.908 dan menduduki peringkat keempat dunia. Pada tahun 2013 Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perikanan, walaupun hanya menyumbang sekitar 2 persen dari total [[Produk domestik bruto|PDB Indonesia]] pada tahun 2013 namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi daridibandingkan laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan, yaitu sebesar 6,86 persen. Laju pertumbuhan pada sektor perikanan ini lebih tinggi dibandingkan sektor [[pertambangan]], industri manufaktur, [[konstruksi]], dan [[jasa]]. HalDengan ini menunjukkanmemperlihatkan potensi yang dapatakan dikembangkan di masa yang akan datangmendatang. Kekayaan bawah laut merupakanadalah salah satu modal Indonesia untukdalam menarik [[wisatawan]], baik asing maupunataupun lokal. [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] mencatat terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha, yang diharapkandiinginkan dapatakan meningkat menjadi 20 juta ha padadi tahun 2020. Keindahan bawah laut di beberapa provinsi di Indonesia juga sudah sangatterkena; menduniadi seluruh dunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para divers, seperti [[Pulau Bunaken|Bunaken]] (Sulawesi Utara), [[Kabupaten Raja Ampat|Raja Ampat]] (Papua Barat), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Fakta bahwa Indonesia memilikimemipunyai berbagai potensi bahari yang sangat besar dan melimpah sayangnyanamun tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. BanyakTerdapat banyak [[nelayan]] yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkunganlingkunganya yang mengkhawatirkan. Terbatasnya kemampuankapasitas danuntuk akses menuju pekerjaan yang lebih baik merupakan beberapa alasan beberapa para nelayan yang tetap ingin bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inka Mina, misalnya, banyak mengalamimasalah kendala dalam operasionalisasinya. Hasil tangkapan para nelayan [[tradisional]] juga sangat terbatas mengingatkarena minimnya peralatan yang digunakan jikadipakai dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang memilikimempunyai kapal dan peralatan lebih canggih. Kalahyang membuat nelayan tradisional kalah dalam bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan dan ditambah lagidengan denganditambah tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan aspek [[ekologi]] menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti [[bom]], [[potas]], dan pukat harimau, cenderung merusak [[keanekaragaman hayati]] dan [[biota laut]].

Pendekatan ekonomi biru menitikberatkanberfokus pada investasi kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikanmenjaga kelestarian lingkungan. JenisBerbagai jenis usaha dan lapangan kerja baru sebenarnya dapatbisa diterapkan di sekitar daerah pesisir. Bisnis daur ulang sampah, misalnya, dapat menjadi alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar [[pantai]], menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi [[sampah]] (zero waste). Untuk dapatbisa mendukung implementasipelaksanaan ekonomi biru yang berorientasiberfokus pada kreativitas dan inovasi, pemerintah perluharus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mampudapat “bereksperimen” denganmelalui limbah, by-product, dan produk ikutanikan hasil laut. Dengan peningkatanmeningkatnya inovasi dan sosialisasi iptek pertanian dan kelautan diharapkan dapatbisa meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendukungmendorong efisiensi kegiatan [[maritim]], seperti [[pelabuhan]], aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga perluharus mendapatdapat perhatiandiperhatian lebih. Dengan memeliharamenjaga kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan dapatbisa mendukung [[pembangunan berkelanjutan]]. <ref>{{Cite web|date=09 Desember 2014|title=Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan|url=https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan|website=kemenkeu.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>