John Tyler: Perbedaan antara revisi

Presiden John Tyler kuat berpegang teguh pada pendapatnya bila menyangkut tentang [[kebijakan publik]] dan penuh tekad kala mengerahkan seluruh wewenang kepresidenannya untuk mencapai tujuan yang ia inginkan.{{fact}} Hanya [[Andrew Jackson|Presiden Jackson]] yang mengalahkannya dalam penggunaan [[hak veto]].{{fact}} Keberaniannya dalam usaha menggabungkan [[Texas]], apapun motifnya, termasuk luar biasa.{{fact}}

Perpecahan presiden Tyler dengan [[Partai Whig|partai whig]] sebenarnya merugikan kedua belah pihak, baik untuk Presiden Tyler dan Partai Whig sendiri.{{fact}} Ada dua masalah utama penyebab perpecahan.{{fact}}

# Bank dan pendistribusiannya. Presiden Tyler menolak proposal ini. Sebagai politispolitisi, Tyler cenderung untuk memihak pada kebijaksanaan yang berimbang. Ia melihat bahwa pendirian kembali bank nasional adalah tindakan yang terlalu kontroversial untuk diambil: pertama keputusan untuk mendirikan bank tersebut tidak akan mengakhiri kontroversi sengit yang sedang berlangsung antara partai whig dan demokrat. Dilihat dari pendirian Demokrat yang secara solid menentang hal tersebut, bila mereka mengambil alih kekuasaan, kemungkinan besar bank nasional yang sudah berdiri akan dibubarkan lagi. Sedangkan untuk masalah distribusi, Presiden Tyler beragumentasi bahwa pemerintah sebaiknya tidak melepaskan sumber penghasilannya kala sedang mengalami defisit yang besar. Kekurangan Presiden Tyler adalah ia bukan merupakan pemimpin politis yang baik, ia tidak memiliki kharisma Presiden Jackson, saat ia memerlukan dukungan populer. Walaupun ia memveto keputusan bank,keputusannya itu tidak mendapat dukungan politis yang besar, disinyalir karena ketiadaan kharisma yang kuat. Tyler gagal dalam usaha lemahnya saat ingin mencopot [[Henry Clay]] sebagai pemimpin partai Whig, dan usahanya untuk membentuk partai baru sebagai basis pendukungnya berakhir lebih menyedihkan lagi.

# Pendirian Presiden John Tyler yang menentang penafsiran bebas [[konstitusi]], menggali jurang antara ia dan partainya. Partainya memutuskan untuk membuangnnya dan seluruh anggota kabinetnya, kecuali menteri luar negeri, seluruh menterinya serentak meletakkan jabatan. Pendiriannya ini mengakibatkan DPR mengemukakan sebuah resolusi untuk mendakwanya. Walaupun resolusi ini akhirnya tidak diterima, kejadian ini adalah untuk pertama kalinya resolusi seperti ini diajukan.