Ekonomi biru: Perbedaan antara revisi

Blue economy ini adalah kegiatan yang pro ekosistem. Limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum. Baik dari limbah [[Kimia organik|kimia]] maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada [[habitat]] dan kehidupan ekosistem. Oleh sebab itu, maka perlu adanya ilmu dan teknologi dalam persoalan limbah. Jika hal ini dapat terealisasi maka blue economy yang terintegrasi dengan program [[industrialisasi]] perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan yang ada di Indonesia.

 

Sejak diratifikasinya United Nations Convention on the Law of the Sea melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut|Konvensi Perserikatan Bangsa]]. Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan sebagai Pembangunan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru Demi Terwujudnya Indonesia sebagai [[Negara kepulauan|Negara Kepulauan]] yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional. Ekonomi biru terus berjalan dan selalu dikaitkan dengan pengembangan wilayah [[pesisir]]. Konsep ekonomi biru sama dengan konsep [[Ekonomi Hijau|ekonomi hijau]] yaitu ramah lingkungan dengan berfokus kepada negara berkembang yang memiliki wilayah laut, yang biasa disebut dengan Small Island Development States (SIDS). Dalam hal ini ekonomi biru diarahkan untuk menanggulangi masalah [[kelaparan]], mengurangi [[kemiskinan]], menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta [[Mitigasi bencana|mitigasi]] dan adaptasi dalam perubahan iklim. 

 

Program yang akan dirancangkan sebagai bagian dari terciptanya ekonomi biru untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan, yaitu Program Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove LAUTRA (Laut Sejahtera). Program ini bertujuan untuk peningkatan pengelolaan [[terumbu karang]] dan ekosistem [[Hutan bakau|mangrove]] beserta [[Kawasan perlindungan|kawasan konservasi]], dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan, serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi untuk meningkatkan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. <ref>{{Cite web|last=|first=|date=25 Maret 2021|title=Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas|url=https://maritim.go.id/hadapi-era-ekonomi-biru-pelestarian-lingkungan-peningkatan-kesejahteraan|website=maritim.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>

 

Fakta bahwa Indonesia mempunyai berbagai potensi sangat besar dan melimpah namun tidak tercermin dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Terdapat banyak [[nelayan]] yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkunganya yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena kapasitas untuk akses pekerjaan yang lebih baik merupakan alasan beberapa para nelayan yang tetap ingin bertahan. Ditambah lagi, bantuan pemerintah berupa kapal Inka Mina, misalnya, banyak masalah kendala dalam operasionalisasinya. Hasil tangkapan para nelayan [[tradisional]] juga sangat terbatas karena peralatan yang dipakai dibandingkan dengan perusahaan penangkap ikan yang mempunyai kapal dan peralatan lebih canggih yang membuat nelayan tradisional kalah dalam bersaing, beberapa nelayan kemudian memutuskan untuk berhenti mencari ikan dan menjadi buruh nelayan pada perusahaan ikan yang secara ekonomi tidak membuat mereka lebih baik. Dengan keterbatasan pengetahuan dan dengan ditambah tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan aspek [[ekologi]] menjadi terabaikan. Penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti [[bom]], [[potas]], dan pukat harimau, cenderung merusak [[keanekaragaman hayati]] dan [[biota laut]].

 

Untuk mendukung pelaksanaan ekonomi biru yang berfokus pada kreativitas dan inovasi, pemerintah harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga dapat “bereksperimen” melalui limbah, by-product, dan produk ikan hasil laut. Alternatif solusi membersihkan lingkungan sekitar [[pantai]], menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi [[sampah]] (zero waste). Dengan meningkatnya inovasi dan sosialisasi iptek pertanian dan kelautan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya hasil laut. Infrastruktur yang mendorong efisiensi kegiatan [[maritim]], seperti [[pelabuhan]], aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga harus dapat diperhatian lebih. Dengan menjaga kualitas keanekaragaman hayati laut, ekonomi biru diharapkan bisa mendukung [[pembangunan berkelanjutan]]. <ref>{{Cite web|date=09 Desember 2014|title=Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan|url=https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekonomi-biru-untuk-maritim-indonesia-yang-berkelanjutan|website=kemenkeu.go.id|access-date=2 Febuari 2022}}</ref>