Majelis Ulama Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Jamiul Ham (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Farhan Curious (bicara | kontrib)
k Membalikkan revisi 19295040 oleh Hokotind (bicara) {{vandal}}
Tag: Pembatalan
Baris 25:
== Peran ==
Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:
# Membimbing,Memperkuat membina dan mengayomi umat muslim di Indonesiaagama dengan cara yang dijelaskan [[Pancasila]] guna mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yanguntuk diridhoimemastikan Allahketahanan SWTnasional.
# Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
# Berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.<ref>“Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia”, in: Ingrid Wessel (Hrsg.), Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts. Hamburg: Abera-Verlag, 1996, pp. 19-34.</ref>
# MemberikanMempertahankan nasihatkeharmonisan dan fatwa mengenai masalah keagamaan kepadaantar umat muslimberagama Indonesia serta menjembatani antara pemerintahdi Indonesia yang sekuler dengan masyarakat islam. <ref>“Islamic state or state Islam? Fifty years of state-Islam relations in Indonesia”, in:
Ingrid Wessel (Hrsg.), Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts. Hamburg:
Abera-Verlag, 1996, pp. 19-34.</ref>
 
MUI bertindak sebagai antarmuka antara [[pemerintah Indonesia]] yang sekuler, dan masyarakat Islam.
 
Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks.
MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.<ref>Gillespie, P 2007, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa N0. 7" ''Journal of Islamic Studies'' Vol 18, No. 2 pp. 202-240.</ref>
 
MUI (khususnya sejak [[Kejatuhan Soeharto|kejatuhan Suharto]]) telah memberikan pendapat dan mengeluarkan beberapa fatwa kontroversial tentang berbagai masalah, mulai dari peran [[Tentara Nasional Indonesia|Tentara Indonesia]] dalam pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarian bintang pop [[Inul Daratista]], hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal.<ref>Gillespie, P 2007, "Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa N0. 7" ''Journal of Islamic Studies'' Vol 18, No. 2 pp. 202-240.</ref> MUI juga bersikukuh bahwa uang penerimaan sertifikasi halal yang disinyalir mencapai triliunan rupiah merupakan haknya sehingga menuai perdebatan di internal anggota Komisi VIII DPR di tahun 2014 terlebih lagi karena MUI menolak audit uang hasil sertifikasi halal<ref>[https://www. Mantan presiden Indonesia alm Abdurrahman Wahid pernah mengusulkan untuk membubarkan MUI yg dinilainya malah menjadi persoalan dalam hubungan antar umat beragama dan sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalismebbc.com/news/world-asia-37358253 Forest-burning is a sin, says Indonesian Islamic council], BBC News, 14 Sept Prof. Azyumardi Azra juga pernah mensinyalir MUI telah disusupi radikalisme.2016</ref>
 
== Tugas ==