Muryanto Amin: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 26:
Vote Institute didirikan sebagai media bagi dosen dan mahasiswa yang membutuhkan laboratorium ilmu politik yang tidak tersedia di dalam kampus. Pada masa itu, beliau berinisiasi mendirikan Vote Institute bersama dengan rekan dosen serta mahasiswa agar menjadi pusat studi untuk melakukan pembelajaran terkait pembangunan dan politik sosial. Laboratorium politik ini bekerja dalam wilayah yang sangat lokal untuk mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan modal sosial dan kearifan lokal sebagai dasar untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya. Aspirasi masyarakat di tingkat lokal menurutnya perlu dikelola dengan baik sesuai persyaratan demokrasi, bukan hanya menggunakan hak pilih dalam memilih kepala daerah pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) namun digunakan untuk menyampaikan keluhan dan solusi melalui mekanisme dialog. Beliau dan rekan-rekannya melakukan riset kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan profil masyarakat yang harus dipahami oleh elit yang memilih profesi sebagai politisi atau pembuat kebijakan.
 
==== Komisaris, PT. Perkebunan Nusantara V<ref>{{Cite web|first=PTPN V|date=2013|title=Dewan Komisaris dan Direksi PTPN V|url=http://www.ptpn5.co.id/web_intranet_1/manajemen.php#:~:text=MURYANTO%20AMIN&text=Sejak%20Nopember%202013%20menjabat%20sebagai,Perkebunan%20Nusantara%20V%20(Persero).|website=PTPN V|access-date=16 Maret 2022}}</ref> (2013-2016) ====
==== Komisaris, PT. Perkebunan Nusantara V (2013-2016) ====
Selama menjabat sebagai Komisaris, beliau bertugas mengawal pelaksanaan transformasi sumber daya manusia di PTPN V dalam bentuk penyusunan proses bisnis ''whistle-blowing system'' yang sebelumnya tidak pernah ada. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan layanan pengaduan dari praktek yang dilakukan diluar dari ketentuan yang berlaku. Setelah itu, dirinya seringkali mendampingi Direksi melakukan program ''spin-off'' rumah sakit yang dikelola PTPN V. Awalnya proses ''spin-off'' itu mengalami penolakan dari karyawan PTPN V, namun serangkaian mitigasi resiko dari kebijakan tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga ''spin-off'' dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.