Plessy v. Ferguson: Perbedaan antara revisi

'''''Plessy v.''''' '''''Ferguson''''', 163 US 537 (1896), adalah [[Daftar keputusan pengadilan penting di Amerika Serikat|putusan penting]] dari [[Mahkamah Agung Amerika Serikat|Mahkamah Agung AS]] yang menyatakan bahwa undang-undang [[Segregasi ras|segregasi rasial]] tidak melanggar [[Konstitusi Amerika Serikat|Konstitusi AS]] selama fasilitas untuk setiap ras adalah sama kualitasnya, sebuah doktrin hukum yang kemudian dikenal sebagai "[[Terpisah tapi sama|terpisah tapi setara]]" (''separate but equal'').{{Sfnp|Nowak|Rotunda|2012}}<ref>{{Cite journal|last=Groves|first=Harry E.|year=1951|title=Separate but Equal—The Doctrine of Plessy v. Ferguson|journal=Phylon|volume=12|issue=1|pages=66–72|doi=10.2307/272323|jstor=272323}}</ref> Putusan tersebut melegitimasi banyak undang-undang negara bagian yang menetapkan segregasi rasial yang sebelumnya telah disahkan di [[Amerika Serikat Selatan|Amerika Serikat bagian Selatan]] setelah berakhirnya [[Era Rekonstruksi]] (1865–1877).

 

 

Pada bulan Mei 1896, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan 7-1 terhadap Plessy, memutuskan bahwa hukum Louisiana tidak melanggar [[Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat|Amandemen Keempat Belas Konstitusi AS]] dan menyatakan bahwa meskipun Amandemen Keempat Belas menetapkan kesetaraan hukum kulit putih dan kulit hitam, hal itu tidak dan tidak bisa mengharuskan penghapusan semua "perbedaan berdasarkan warna kulit". Pengadilan menolak argumen pengacara Plessy bahwa undang-undang Louisiana secara implisit menyatakan bahwa orang kulit hitam adalah berstatus lebih rendah, dan memberikan memberikan keleluasaan kepada bada legislatif negara bagian Amerika untuk membuat undang-undang yang mengatur kesehatan, keselamatan, dan moral—"[[Kekuasaan polisi (hukum konstitusional Amerika Serikat)|kekuatan polisi]]"—dan untuk menentukan kewajaran undang-undang yang mereka buat. Hakim [[John Marshall Harlan]] adalah satu-satunya yang berbeda dalam putusan ini. Dia menyatakan bahwa Konstitusi AS "buta warna, dan tidak mengenal atau mentolerir kelas-kelas di antara warga negara", dan oleh karena itu pembedaan hukum atas ras penumpang seharusnya dianggap tidak konstitusional.