Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Dikembalikan Menghilangkan referensi Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Suntingan 60.52.221.206 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 103.144.169.116 Tag: Pengembalian |
||
Baris 1:
{{Sejarah Malaysia}}
Sebuah '''krisis konstitusional''' ({{lang-ms|krisis perlembagaan}}) terjadi di [[Malaysia]] pada tahun [[1988]]. Akar permasalahannya adalah kejadian pasca-pemilihan internal partai berkuasa pada saat itu, [[United Malays National Organisation]] ([[UMNO]]) pada tahun 1987 yang berakhir dengan dipecatnya [[Mahkamah Persekutuan Malaysia|Presiden Mahkamah Agung]], [[Tun]] [[Salleh Abas]], dan beberapa [[hakim agung]] lainnya oleh [[Perdana Menteri Malaysia|Perdana Menteri]] [[Mahathir Mohamad]]. [[Krisis]] ini dipercaya menjadi salah satu faktor dari melemahnya [[kemerdekaan kehakiman]] di Malaysia.{{sfn|Means|p=237}}
== Pemilihan UMNO 1987 ==
[[Berkas:HE Dr Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia (44582220115) (cropped).jpg|200px|ka|jmpl|[[Mahathir Mohamad]], Perdana Menteri dan Presiden petahana, calon dari Tim A.]]
Pada bulan April 1987, [[United Malays National Organisation]] (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah [[Barisan Nasional]], menyelenggarakan pemilihan internal partai. [[Tengku Razaleigh Hamzah]] mencalonkan diri menjadi [[Presiden UMNO]], menantang petahana dan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]]. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A". Razaleigh dan Mahathir berkampanye sengit untuk memenangkan suara dari sekitar 1,500 perwakilan cabang UMNO. Pada saat penghitungan suara, Tim B meyakini bahwa mereka telah mengalahkan Mahathir dan Tim A. Namun, ketika hasil resmi diumumkan, Mahathir memenangkan 761 suara melawan Razaleigh yang hanya mendapat 718 suara. Calon Wakil Presiden dari Tim B, [[Musa Hitam]], juga dikalahkan oleh tokoh Tim A [[Ghafar Baba]]. Tim A juga merebut mayoritas (16 dari 25) kursi di [[Majelis Tertinggi UMNO]].{{sfn|Means|p=204}}.▼
[[Berkas:Tengku Razaleigh Hamzah (2 version).jpg|200px|ka|jmpl|[[Tengku Razaleigh Hamzah]], calon Presiden UMNO dari Tim B.]]
Pada bulan April 1987, [[United Malays National Organisation]] (UMNO), partai terbesar dalam koalisi pemerintah [[Barisan Nasional]], menyelenggarakan pemilihan internal partai. [[Tengku Razaleigh Hamzah]] mencalonkan diri menjadi [[Presiden UMNO]], menantang petahana dan Perdana Menteri [[Mahathir Mohamad]]. Pendukung Tengku Razaleigh disebut "Tim B", sedangkan pendukung Mahathir disebut "Tim A".
▲
Tim B merasa tidak puas hati dengan hasil pemilihan tersebut, yang mereka rasa telah diatur. Perdana Menteri Mahathir juga memecat seluruh tokoh yang terkait dengan Tim B, seperti Razaleigh dan Musa Hitam, dari Kabinet.{{sfn|Means|p=204-205}} Dua belas orang anggota UMNO kemudian mengajukan permohonan di [[Mahkamah Tinggi Malaysia|Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur]], meminta perintah pengadilan untuk membatalkan hasil pemilihan UMNO dan menggelar pemilihan ulang. Para pemohon menduga bahwa 78 orang pemegang suara telah dipilih oleh cabang-cabang UMNO di daerah yang tidak didaftarkan dengan ''[[Registrar of Societies]]'' (ROS), lembaga pemerintah yang bertugas untuk melegalisir partai politik dan organisasi masyarakat, sehingga menyebabkan hasil pemilihan tersebut tidak sah. Para pemohon juga menduga bahwa berkas-berkas pemilihan telah dirusak. Meskipun Razaleigh tidak termasuk di dalam dua belas orang pemohon tersebut, ia diduga sebagai aktor intelektual di baliknya.{{sfn|Means|p=206}}
Baris 25 ⟶ 28:
== Pemecatan para hakim ==
Yang Di-Pertuan Aggong pada saat itu, Sultan Iskandar, pernah dituntut oleh Salleh (yang pada saat itu menjabat sebagai penuntut umum) dalam sebuah persidangan pidana pada tahun 1973 dan dihukum enam bulan penjara. Tidak diketahui apa respon Sultan Iskandar pada saat itu, tetapi ia diketahui memberitahukan Mahathir, dan keduanya bersepakat untuk mengambil tindakan atas Salleh.{{sfn|Salleh|p=314}} Salleh, yang pada saat itu berada di luar negeri, dipanggil oleh Mahathir sepulangnya dari luar negeri. Mahathir menuduhnya berpihak dalam memutuskan kasus UMNO dan meminta ia mengundurkan diri atau dipecat dari posisi Presiden Mahkamah Agung. Meskipun Salleh pada awalnya bersetuju, ia menolak apabila ketika diberitahukan bahwa pengunduran dirinya berlaku retroaktif sehingga dapat membatalkan putusan sebelumnya, termasuk perkara UMNO.{{sfn|Means|p=239}} Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintah berusaha menyogoknya untuk berhenti dari posisi Presiden Mahkamah Agung.<ref>Aziz, Arfa'eza A (1 July 2002). [http://www.malaysiakini.com/news/12018 They tried bribing me to leave judiciary quietly: Salleh Abas]. ''[[Malaysiakini]]''.</ref>
Salleh kemudian didakwa pada sebuah panel khusus kehakiman yang dipimpin Tun [[Hamid Omar]], yang kelak menggantikannya sebagai Ketua Hakim Malaysia setelah jabatan Presiden Mahkamah Agung dihapuskan. Salleh mengajukan permohonan pada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk menyatakan panel khusus tersebut melanggar Konstitusi. Ia diwakili oleh [[Anthony Lester]], QC, yang menyatakan bahwa panel khusus tersebut memiliki konflik kepentingan, terutama karena Hamid sendiri akan menjadi Presiden Mahkamah Agung jika Saleh disingkirkan. Lester meminta agar seluruh sidang panel tersebut dibuka untuk umum. Seluruh permohonan tersebut ditolak, dan Salleh memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangannya lebih lanjut.{{sfn|Means|p=239-240}}
| |||