M. Nur Tahir: Perbedaan antara revisi

Drs. H. M. Nur Tahir sebagai Kepala Daerah [[Kabupaten Sinjai]] yang ketiga berdasarkan penetapan Menteri Dalam Negeri, Amir Mahmud . Beliau juga merupakan sosok putera daerah Sinjai yang menduduki posisi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Masa ini merupakan masa transisi pelaksanaan pemerintahan yang akan memasuki masa sentralisasi oleh pemerintahan Orde Baru dibawa kepemimpinan Soeharto. Selama masa jabatan M. Nur Tahir tidak dapat berbuat banyak karena menghadapi kemelut akibat pro kontra di kalangan masyarakat Sinjai. Namun beliau sebagai putera daerah Sinjai yang kehadirannya belum dapat diterima sepenuhnya masyarakat Sinjai akibat hasil pemilihan di DPRD Sinjai tidak sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam hal ini, Andi Ramlan bagendaBagenda, SHS.H. adalah yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan di [[DPRD Sinjai]] tetapi yang ditetapkan Mendagri jutsrijustru M. Nur Tahir, sehingga memicu terjadinya protes masyarakat atas keputusan Mendagri oleh tokoh-tokoh masyarakat Sinjai. Kondisi inilah yang menimbulkan kemelut yang berkepanjangan, mengakibatkan terlibatnya satu kompi anggota KOREM Bone yang dipimpin oleh Kapten A. Mappa menjadi pengamanan dalam menengarai konflik yang berkepanjangan tersebut sampai akhir masa jabatan. Karena konflik ini, Drs. H. Muh. Nur Tahir dilantik sebagai Bupati Sinjai di Makassar dan hanya kurang lebih setahun (1971) di Sinjai kemudian kembali ke Makassar menjadi pejabat di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjalankan pemerintahan maka pada tahun kedua Drs. [[Andi Bintang Makkulau]] dikirim ke Sinjai sebagai penjabat Bupati.