Revisi per 15 April 2022 21.23 sunting 183.171.140.171 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 15 April 2022 21.24 sunting balikkan Victor Trevor (bicara \| kontrib) 187 suntingan k Membalikkan suntingan oleh 183.171.140.171 (bicara) ke revisi terakhir oleh Victor Trevor: suntingan tidak membangun Tag: Pembatalan SWViewer [1.4] Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Daerah administrasi Malaysia}} ~~{{Alifsamad30}}~~ '''Pembagian administratif [[Malaysia]]''' terdiri dari lima tingkatan. Sistem pembagian administratif wilayah di Malaysia merupakan warisan dari [[pemerintah ~~Pusat~~koloni [[Inggris]] yang telah memerintah Tanah Melayu selama lebih 2 abad. Jadi tidak heran jika kebanyakan undang-undang dan peraturan yang ada di Malaysia saat ini sama persis dengan undang-undang yang ada di Inggris. Tetapi, dalam perjalanan waktu, ciri-ciri unik yang mencerminkan sosio-budaya setempat mulai mempengaruhi perjalanan sistem administratif di Malaysia. Pada tahun 1801 Sebuah badan yang diberi nama Majlis Penilai (Council of Assessors) telah didirikan di Pulau Pinang. Majlis ini diberi peranan merancang dan melaksanakan pembangunan wilayah kota Georgetown di Pulau Pinang. Hal ini seterusnya membawa dampak kepada didirikanya wilayah-wilayah administratif dan pemerintahan lokal ''({{lang-ms\|Pihak berkuasa tempatan.}})'' Pemerintah-pemerintah lokal tersebut kemudian dibentuk di negeri [[Melaka]], diikuti dengan negeri-negeri Melayu yang lainnya sehingga ke [[Sarawak]] dan [[Borneo Utara]].

Pembagian administratif Malaysia: Perbedaan antara revisi