Perdana Menteri Malaysia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Suntingan 183.171.142.189 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 2001:D08:2290:16C0:D92A:68C6:2154:3393
Tag: Pengembalian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Baris 43:
 
Setelah kekalahan pada [[pemilihan umum Malaysia 2018]], koalisi [[Barisan Nasional (Malaysia)|Barisan Nasional]] kembali memimpin di bawah [[Ismail Sabri Yaakob]] sebagai Perdana Menteri Malaysia pengganti Muhyiddin Yassin.<ref name=":5">{{Cite web|date=2021-08-20|title=Ismail Sabri appointed 9th prime minister|url=https://www.malaysiakini.com/news/587983|access-date=2021-08-20|website=Malaysiakini|language=en}}</ref> Pasca pemilihan umum 2018, Malaysia telah dipimpin oleh tiga kepala pemerintahan, diantaranya [[Mahathir Mohamad]] yang menjabat perdana menteri untuk kedua kalinya, [[Muhyiddin Yassin]], dan [[Ismail Sabri Yaakob]].
 
Ismail Sabri merupakan perdana menteri pertama dari UMNO yang berbeda dengan pendahulunya. Secara tradisi, Perdana Menteri Malaysia merangkap jabatan sebagai presiden partai maupun ketua umum koalisi, seperti halnya [[Najib Razak]] yang menjadi [[Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu#Presiden|Presiden UMNO]] sekaligus [[Barisan Nasional (Malaysia)|Ketua Umum Barisan Nasional]] selama dirinya menjabat perdana menteri. Pada [[Pemilihan umum Malaysia 2022|pemilihan umum 2022]], UMNO tidak lagi mengusung sang presiden sebagai calon perdana menteri, melainkan dari wakil presidennya, yakni Ismail Sabri Yaakob.<ref>{{Cite web|date=2022-04-14|title=Pemimpin UMNO, komponen BN sokong Ismail Sabri calon PM PRU15|url=https://www.sinarharian.com.my/article/198023/BERITA/Politik/Pemimpin-UMNO-komponen-BN-sokong-Ismail-Sabri-calon-PM-PRU15|access-date=2022-04-17|website=[[Sinar Harian]]|language=ms}}</ref>
 
== Pelantikan ==
Baris 51 ⟶ 53:
Bagi setiap menteri dan wakil menteri tetap memegang jabatan sesuai kehendak Yang di-Pertuan Agong, kecuali yang bersangkutan telah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kabinet. Apabila pemerintah tidak dapat mengesahkan anggaran di Dewan Rakyat atau ketika Dewan Rakyat mengeluarkan [[mosi tidak percaya]] kepada pemerintah, khususnya perdana menteri, maka perlu dilakukan peletakkan jabatan oleh perdana menteri dan membubarkan pemerintahan, termasuk kabinetnya. Penggantinya akan dijabat oleh seseorang dengan dukungan dan kepercayaan terbesar di parlemen, biasanya seorang pemimpin partai yang memerintah.
 
Sumpah jabatan perdana menteri dilakukan sebanyak dua kali sebagaimana sumpah tersebut adalah sebagai berikut:
== Kekuasaan ==
 
Kekuasaan perdana menteri tunduk pada sejumlah batasan. Perdana menteri yang dicopot sebagai pemimpin partainya, atau yang pemerintahannya kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara karena tidak percaya]] pada Dewan Perwakilan Rakyat, harus menyarankan pemilihan baru majelis rendah atau mengundurkan diri dari kantor. Kekalahan tagihan pasokan (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak mampu meloloskan undang-undang penting terkait kebijakan dipandang membutuhkan pengunduran diri pemerintah atau pembubaran Parlemen, seperti pemungutan suara tidak percaya, karena pemerintah yang tidak dapat menghabiskan uang sembelih, juga disebut kehilangan pasokan.
<blockquote>
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama), setelah dilantik memegang jabatan sebagai perdana menteri dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban atas jabatan ini dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang sebenarnya kepada Malaysia, serta akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan undang-undang.
</blockquote>
 
<blockquote>
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wabillahi, watallahi. Saya atas nama (nama) dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahukan atau menyampaikan kepada semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung atas apapun hal yang menjadi pertimbangan saya atau yang telah saya ketahui sebagai seorang perdana menteri, kecuali sebagaimana yang kiranya mungkin dikehendaki untuk menunaikan sewajar-wajarnya kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin diperkenankan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia).
</blockquote>
 
== Kedudukan dan kekuasaan ==
Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan [[Mosi tidak percaya|suara dan dukungan]] di [[Dewan Rakyat Malaysia|Dewan Rakyat]], maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.
 
PartaiPada perdanaumumnya, menteripartai biasanyadari akanperdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan disiplinperlunya solidaritas sesama rekan partai sangatpolitik kuatpro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik Malaysiadi parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang pemerintahyang melaluitelah Dewandirancang Perwakilanoleh Rakyatpemerintah sebagianmelalui besarrapat merupakanparipurna formalitasdi Dewan Rakyat.
 
DiMenurut bawahasas Konstitusikonstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran perdanadalam mengajukan suatu usulan menteriatau termasuklaporan menasihatikepada [[Yang di-Pertuan Agong]] tentangterkait:
 
* penunjukanPenunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota penuh kabinet);
* penunjukanPenunjukan wakil menteri federal,persekutuan dan sekretaris parlemen (anggota kabinet tidak lengkapwajib);
* pengangkatanPengangkatan 44 dari 70 Senator di [[Dewan Negara Malaysia|Dewan Negara]];
* pemanggilanPenyelenggaraan dan penundaan sittingssidang di Dewan Rakyat;
* penunjukanPenunjukan hakim pengadilan tinggi, (yangmahkamah merupakan Pengadilan Tinggikonstitusi, Pengadilandan Banding,pengadilan danpersekutuan Pengadilanatau Federal)federal;
* penunjukanPenunjukan jaksa agung dan auditorhakim jenderalagung; dan
* penunjukanPenunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, [[Komisi Pemilihan Umum Malaysia|Komisi Pemilihan Umum]], Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan [[Dewan Angkatan Bersenjata]];
 
Berdasarkan Pasal 39 KonstitusiUndang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa dalam kebanyakan kasus,seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat untukoleh menggunakanlaporan kekuasaannyapertanggungjawaban atasdari saran Kabinet atau menteri yang bertindak di bawah otoritas umum Kabinetkabinet. Dengan demikian, sebagianseorang besarperdana pekerjaanmenteri pemerintahanbersama sehari-harikabinetnya sebenarnyamenjalankan dilakukantugas olehpemerintahan perdanadengan menteribertanggung danjawab kabinetkepada Raja.
 
== Perdana menteriPejabat sementara ==
Berdasarkan Pasal 55(3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa [[Dewan Rakyat Malaysia|majelis rendah parlemen]] (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas saranpermohonan dari perdana menteri) akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|kabinet]] tetap menjabat dalam [[Pemerintahan sementara|kapasitas sementara]].
 
== Lihat pula ==
* [[Pasangan Perdana Menteri Malaysia]]
* [[Daftar PemimpinKetua Oposisi (Malaysia)]]
 
== Catatan ==