Revisi per 25 Maret 2022 21.20 sunting Akuindo (bicara \| kontrib) 44.414 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 April 2022 04.46 sunting balikkan Derry Akbar N (bicara \| kontrib) 2 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Tugas pengguna baru Newcomer task: copyedit Revisi selanjutnya →
Baris 10: Penggunaan ''e-voting'' di Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa. Di Kabupaten [[Jembrana]], [[Bali]] sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di kabupaten tersebut. Penggunaan e-voting di ~~kabupaten~~Kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. E-voting ini juga diawali dengan penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis chip atau kemudian disebut juga e-KTP. Penggunaan e-KTP tersebut membuat pemilih tidak mungkin melakukan pemilihan lebih dari sekali. TPS (tempat pemungutan suara) juga bisa menampung hingga 1000 pemilih, sementara dengan sistem manual sekitar 500-700 pemilih saja per TPS yang layak. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 30 Maret 2010 bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil<ref name="Penggunaan E-voting Konstitusional Bersyarat">[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3872 Penggunaan E-voting Konstitusional Bersyarat]</ref> maka e-Voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya [[Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah]] (Pemilukada).

Pemungutan suara elektronik: Perbedaan antara revisi