Gerakan buruh di Taiwan: Perbedaan antara revisi

Selama periode [[Darurat militer di Taiwan|darurat militer]] sejak tahun 1949, Kuomintang melarang pendirian partai politik baru dan aksi pengumpulan massa termasuk pemogokan buruh serta melakukan sensor terhadap seluruh media.<ref name=":0">{{Cite journal|last=Chu|first=Yin-wah|year=1996|title=Democracy and Organized Labor in Taiwan: The 1986 Transition|journal=Asian Survey|volume=36|issue=5|pages=495–510|doi=10.2307/2645496|jstor=2645496|language=en}}</ref> Hal ini menciptakan kelompok-kelompok organisasi bergaya [[Leninisme]] di pabrik-pabrik besar dan perusahaan milik negara dengan penyelenggara pabrik yang bekerja sama dalam mengatasi keluhan dan keberatan para buruh.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Ho|first=Ming-sho|year=2006|title=Challenging State Corporatism: The Politics of Taiwan's Labor Federation Movement|url=http://homepage.ntu.edu.tw/~msho/book.files/J9.pdf|journal=The China Journal|volume=56|issue=56|pages=107–127|doi=10.2307/20066188|jstor=20066188|language=en}}</ref> Pemerintahan [[Kuomintang]] juga menjalankan kebijakan industrialisasi nasional yang mengarah kepada perkembangan banyak industri tertentu, termasuk industri transportasi, listrik, minyak bumi dan telekomunikasi sebagai perusahaan milik negara atau perusahaan publik. Serikat pekerja kemudian dibentuk untuk mendukung negara dan rencana ekonominya, alih-alih sebagai wadah komunikasi bersama dan sarana perundingan bagi para pekerja dalam industri milik negara tersebut.<ref>{{Cite journal|last=Tai|first=Hsiao-Hui|year=2012|title=Labour Identity and Union Strategies in Taiwan: A Case Study|url=http://ilera2012.wharton.upenn.edu/RefereedPapers/TaiHsiaoHui.pdf|page=2|location=London|language=en|url-status=dead|archive-url=httphttps://web.archive.org/web/20170216120446/http://ilera2012.wharton.upenn.edu/RefereedPapers/TaiHsiaoHui.pdf|archive-date=16 Februari 2017-02-16|journal=|access-date=2022-04-07|dead-url=no}}</ref> Sebelum tahun 1980-an, kedudukan oposisi kuat KMT terhadap gerakan sosial, mulai lemah ketika munculnya kekuatan politik baru dari kelas menengah, kemudian [[Partai Progresif Demokrat]] dibentuk tahun 1986 dan berakhirnya darurat militer pada 1987.<ref name=":0" /> Pada awalnya gerakan buruh terfokus dalam mengemukakan isu-isu mengenai pengupahan, seperti lembur dan bonus tahunan, tetapi kemudian gerakan ini berubah menjadi perebutan serikat-serikat buruh. Banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya memiliki hubungan dekat dengan KMT, tetapi dengan adanya gerakan buruh, cabang-cabang kelompok KMT menjadi kehilangan hak istimewanya dalam perusahaan-perusahaan tersebut.<ref name=":1" />

Selain merevisi undang-undang Standar Ketenagakerjaan, negara juga melakukan revisi terhadap undang-undang Serikat Pekerja dan undang-undang Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja. Pada 1980-an, organisasi buruh tidak banyak melibatkan tokoh-tokoh oposisi. Namun, para pekerja tetap mengikuti agendanya dan menegaskan posisinya yang berlawanan dengan perusahaan dan pemerintah.<ref>{{Cite journal|last=HO|first=MING-SHO|year=2003|title=Democratization and Autonomous Unionism in Taiwan: The Case of Petrochemical Workers|url=http://homepage.ntu.edu.tw/~msho/book.files/J20.pdf|journal=Issues & Studies|volume=39|issue=3|pages=105–135|language=en|url-status=dead|archive-url=httphttps://web.archive.org/web/20161201081740/http://homepage.ntu.edu.tw/~msho/book.files/J20.pdf|archive-date=1 Desember 2016-12-01|access-date=2022-04-07|dead-url=no}}</ref> Seiring dengan kemajuan gerakan buruh, meningkat pula perselisihan antara pekerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Jumlah kasus perselisihan meningkat dari 1.609 kasus pada 1987 menjadi 10.955 kasus tahun 2001. Keanggotaan serikat pekerja juga meningkat dari 37.58% pada 1987 menjadi 39.40% tahun 2001. Selain itu, sejak tahun 1989, banyak perusahaan-perusahaan milik negara yang [[Privatisasi|diprivatisasi]] hingga sejumlah 30 perusahaan antara tahun 1989 dan 2003.<ref>{{Cite journal|last=Kong|first=Tat Yan|year=2006|title=Labour and Globalization: Locating the Northeast Asian Newly Industrializing Countries|journal=Review of International Political Economy|volume=13|issue=1|pages=103–128|doi=10.1080/09692290500396727|language=en}}</ref> Hal ini dilakukan bukan disebabkan oleh tekanan ekonomi seperti hutang, tetapi karena kondisi politik dan makro ekonomi.<ref>{{Cite journal|last=Liou|first=Kuo-Tsai|year=1992|title=Privatizing State-owned Enterprises: the Taiwan Experience|journal=International Review of Administrative Sciences|volume=58|issue=3|pages=403–419|doi=10.1177/002085239205800308|language=en}}</ref>