Sistem parlementer: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Suntingan 2404:160:816C:7886:16E8:701F:6220:8803 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Akuindo Tag: Pengembalian |
||
Baris 1:
{{tanpa referensi}}
[[Image:Form of government parliamentary.png|ka|400px|jmpl|'''Peta perbedaan jenis sistem parlementer '''
{{legend|red|[[Monarki konstitusional]] di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.}}
{{legend|orange|[[Republik parlementer]] di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.}}
{{legend|green|Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen}}]]
{{politik}}
Demokrasi Berparlimen adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.▼
[[Berkas:PalaceOfWestminsterAtNight.jpg|ka|250px|jmpl|Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."]]
▲
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.▼
▲Sistem parlementer dibedakan oleh [[eksekutif|cabang eksekutif pemerintah]] tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung [[legislatif|cabang legislatif]], atau [[parlemen]], sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada [[pemisahan kekuasaan]] yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah [[republik]] kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.▼
▲Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan [[sistem presidensiil|sistem presidensial]], karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam [[Republik Weimar]] Jerman dan [[Republik Keempat]] Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara [[kepala pemerintahan]] dan [[kepala negara]], dengan kepala pemerintahan adalah [[perdana menteri]], dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang [[presiden]] terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.▼
▲Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah [[Inggris]], [[Jepang]], [[Belanda]], [[Malaysia]], [[Singapura]] dan sebagainya.
== Ciri-ciri sistem parlementer ==
| |||