Perdana Menteri Malaysia: Perbedaan antara revisi

Berdasarkan Pasal 55( ayat 3) [[Konstitusi Malaysia]] dijelaskan bahwa anggota [[Dewan Rakyat Malaysia|majelisDewan rendahRakyat]] parlemenmenyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya (terkecuali lebih awal dibubarkan oleh [[Yang di-Pertuan Agong]] dengan kebijaksanaannya sendiri atas permohonan dari perdana menteri). akan berlanjut selama lima tahun sejak periode pertama sesuai hasil [[Pemilihan umum di Malaysia|pemilihan umum]] sebelumnya.Dalam Pasal 55( ayat 4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran Dewan Rakyat dan parlemen harus diadakanmengadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dandengan parlemen berikutnyaselanjutnya berdasarkan pemilihan umum, maka perdana menteri dan [[Kabinet Malaysia|anggota kabinet]] tetap menjabat dalamselama [[Pemerintahan sementara|kapasitaspemerintahan sementara]] atau transisi pemerintahan.