Demokrasi Islam: Perbedaan antara revisi

'''Demokrasi Islam''' adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip [[Islam]] ke dalam [[kebijakan publik]] dalam kerangka [[Demokrasi islam|demokrasi]]. Teori politik Islam menyebutkan tiga ciri dasar demokrasi Islam: pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada [[syariah]], dan berkomitmen untuk mempraktekkan "syura", sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh [[Nabi Muhammad SAW]] yang dapat ditemukan dalam berbagai hadits dengan komunitas mereka.<ref>{{cite journal |first=Najib |last=Ghadbian |date=July 6, 2003 |title=Democracy or Self-Interest? |url=http://hir.harvard.edu/chinademocracy-or-self-interest/ |journal=Harvard International Review |accessdate=2011-10-19 }}{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Negara-negara yang memenuhi tiga ciri dasar tersebut antara lain [[Afghanistan]], [[Iran]], dan [[Malaysia]]. [[Arab Saudi]], [[Qatar]], dan [[Uni Emirat Arab]] adalah contoh negara yang ''tidak'' menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam, karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas muslim, karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara.