Sistem parlementer: Perbedaan antara revisi

'''Sistem parlementer''' adalah sebuah [[sistem pemerintahan]] yang parlemennya[[parlemen]]nya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat [[perdana menteri]] dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam [[mosi tidak percaya]]. Berbeda dengan [[sistem presidensial]], sistem parlemen dapat memiliki seorang [[presiden]] dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol [[kepala negara]].

Sistem parlementer dibedakan oleh [[eksekutif|cabang eksekutif pemerintah]] tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung [[legislatif|cabang legislatif]], atau [[parlemen]], sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada [[pemisahan kekuasaan]] yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah [[republik]] kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan [[sistem presidensiil|sistem presidensial]], karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam [[Republik Weimar]] Jerman dan [[Republik Keempat]] Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara [[kepala pemerintahan]] dan [[kepala negara]], dengan kepala pemerintahan adalah [[perdana menteri]], dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang [[presiden]] terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah [[Inggris]], [[Jepang]], [[Belanda]], [[Malaysia]], [[Singapura]] dan sebagainya.