Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 13:
Nyatanya, akhirnya petani merugi banyak dari keberadaan BPPC. Pertanian cengkih yang pernah menyejahterakan petani cengkih dan makmur pra-BPPC,<Ref>[https://www.mongabay.co.id/2021/07/06/cengkih-yang-tidak-lagi-diandalkan-petani-aceh/ Cengkih yang Tidak Lagi Diandalkan Petani Aceh]</ref> justru membuat mereka miskin.<ref name=BPPC6/> Bahkan, kehadiran BPPC dinilai beberapa kalangan ikut memengaruhi hampir bangkrutnya salah satu pabrik rokok terbesar saat itu, [[Bentoel]].<ref>[https://books.google.co.id/books?id=LI9DVbbG_swC&pg=PA152&dq=clove+monopoly&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj5s6Tprsj3AhViTGwGHRQNBys4ChDoAXoECAsQAg#v=onepage&q=clove%20monopoly&f=false Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order]</ref> Janji pemerintah dalam dana-dana seperti DPM, SWKP, Sumbangan Rehabilitasi Cengkih, ditambah dana simpanan INKUD senilai Rp 1,1 miliar (1998),<ref name=BPPC8/> hampir tidak nampak membantu petani. Pada 1994, harga cengkih sudah melorot dari Rp 7.900 menjadi Rp 4.000/kg.<ref name=BPPC8/> Meskipun demikian, pemerintah dan BPPC tetap tidak bergeming. Di tahun 1996, Tommy kembali meminta petani untuk membakar kelebihan cengkih mereka,<ref name=BPPC4/> yang kemudian benar-benar diikuti petani cengkih yang marah.<ref name=BPPC6/> Pemerintah kemudian juga memaksa para petani untuk menngubah tanaman mereka dari cengkih ke tanaman lain (seperti [[kopi]] dan [[vanili]])<ref>[https://books.google.co.id/books?id=RqqTdAwXev4C&pg=PA12&dq=BPPC+clove&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiezZmuv8j3AhXu73MBHcPXDDw4FBDoAXoECAQQAg#v=onepage&q=BPPC%20clove&f=false Spice Crops]</ref> yang dianggap menguntungkan, namun ditolak petani dan kemudian dibatalkan pada Agustus 1997. Pada 1997, BPPC tercatat memiliki 164.000 ton stok cengkih yang dapat bertahan hingga 1999. Tommy sendiri, ketika ditanya untuk menyerahkan monopolinya ke Inkud, menolak dengan alasan Inkud bermasalah dan BPPC "terpaksa" menggantikannya demi menjaga "hak petani". Jika ada masalah, menurut Tommy adalah bukan dari BPPC karena mereka tidak membeli dari petani, tetapi dari KUD yang membeli cengkih-cengkih yang korup dan berkolusi sehingga petani tidak mendapat haknya.<ref>[https://jawawa.id/newsitem/clove-trades-monopoly-still-needed-hutomo-says-1447893297 JP/Clove trade's monopoly still needed, Hutomo says]</ref> Hal itu terjadi meskipun pada akhir 1993 Tommy telah menjanjikan hak BPPC akan dialihkan ke INKUD pada tahun 1994.<Ref>[https://books.google.co.id/books?id=nZ9uAAAAMAAJ&q=clove+support+and+trading+Board&dq=clove+support+and+trading+Board&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjnhda5zMv3AhXgSWwGHQp3Bt4Q6AF6BAgFEAI Indonesia News Service, Masalah 480-543]</ref> Kesengsaraan petani cengkih akan BPPC sendiri dibuktikan dengan anjloknya luasan penanaman cengkih, dengan dari 682.682 hektar pada 1990 menjadi 429.883 hektar pada 2000.<ReF>[https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/07/03/tata-niaga TATA NIAGA]</ref>
BPPC sendiri akhirnya menemui ajalnya dengan munculnya [[krisis finansial Asia 1997|krisis moneter pada 1997-1998]], yang membuat pemerintah harus menarik pinjaman dari [[IMF]] dan melakukan reformasi di berbagai sektor, termasuk penghapusan monopoli. Awalnya, dalam ''Letter of Intent'' (LoI) Indonesia dengan IMF pertama di November 1997, BPPC masih belum masuk hal-hal yang harus direformasi,<Ref>[https://books.google.co.id/books?id=W81GEAAAQBAJ&pg=PA91&dq=BPPC+clove&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj2v8Wtwcj3AhWhRmwGHRBQC-84HhDoAXoECAsQAg#v=onepage&q=BPPC%20clove&f=false A Country in Despair: Indonesia between 1997 and 2000]</ref> namun kemudian pada LoI kedua di Januari 1998, IMF mewajibkan penghapusan BPPC sebagai prasyarat pinjaman IMF mulai 30 Juni 1998.<reF>[https://books.google.co.id/books?id=Mkq2AAAAIAAJ&q=BPPc+june+1998&dq=BPPc+june+1998&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiEo9OFzcv3AhVhSWwGHXx9DDMQ6AF6BAgEEAI Trade Policy Review: Indonesia]</ref> Meskipun kemudian pemerintah menghapusnya melalui Keppres No. 21/1998, nyatanya awalnya pemerintah tidak berkeinginan menghapus skema sejenis. Ketika pertemuan dengan [[Perdana Menteri Jepang]] [[Ryutaro Hashimoto]], [[Wakil Presiden Indonesia|Wapres]] [[B.J. Habibie]] (diangkat Maret 1998) justru menafsirkan penghapusan BPPC sebagai pelanggaran [[UUD 1945]]. Banyak sumber yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan komponen BPPC, PT Kembang Cengkeh Nasional justru menggantikan BPPC dalam monopoli cengkih.<Ref>[https://www.business-standard.com/article/specials/indonesia-clamps-down-on-suharto-son-monopoly-198042801123_1.html Indonesia Clamps Down On Suharto Son Monopoly]</ref> Pada 24 Februari 1998 sebelumnya, [[Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Menkop]] [[Subiakto Tjakrawerdaya]] menyebut bahwa BPPC harus dipertahankan dengan bekerjasama bersama petani dan produsen kretek, dan pada Juni 1998 akan tetap bertahan sebagai "konsultan" bagi petani yang belum siap menjual cengkihnya sendiri.<ref name=BPPC8/> Baru setelah Soeharto jatuh, sisa-sisa BPPC akhirnya dihapuskan ketika pengawasan perdagangan cengkih dialihkan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag di
==Pengusutan korupsi==
| |||