Long March Siliwangi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Membalikkan revisi 20747031 oleh 193.190.2.250 (bicara)
Tag: menambah tag nowiki menghapus daftar referensi pranala ke halaman disambiguasi
Mf4dl1 (bicara | kontrib)
Peristiwa Long March Siliwangi merupakan persitiwa kembalinya pasukan Divisi Siliwangi dari kantong-kantong gerilya di Jawa Tengah ke Jawa Barat.
Baris 10:
Masa awal terbentuknya, Divisi Siliwangi terdiri dari 5 Brigade yaitu :
 
a.# Brigade I Titrayasa di bawah pimpinan Letnan Kolonel Brata Menggala dan Letnan Kolonel Dr. Erie Sadewa sebagai kepala staf. Daerah tanggung jawabnya meliputi seluruh Karesidenan Banten dan sebagian Jakarta Barat.
# Brigade II Surya Kencana di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kawilarang yang bergerilya di daerah Bogor sampai dengan Cianjur Selatan.
 
b.# Brigade IIIII SuryaKiansantang Kencanadengan di bawah pimpinanKomandan Letnan Kolonel KawilarangSidik Bratakusumah yang bergerilya di daerah BogorJakarta Timur sampai dengan CianjurBandung SelatanUtara.
# Brigade IV Guntur adalah gabungan dari Guntur I dan Guntur II dengan komandan Letnan Kolonel [[Daan Jahja]]. Daerah gerilyanya meliputi Bandung Selatan, Pringan Timur, Bandung Utara sampai sebelah timur.
 
# Brigade V Sunan Gunung Jati yang sebelumnya adalah organisasi Divisi Banyumas dengan Komandan Letnan Kolonel Abimanyu. Daerah gerilyanya adalah [[Keresidenan Cirebon|Karesidenan Cirebon]].
c. Brigade III Kiansantang dengan Komandan Letnan Kolonel Sidik Bratakusumah yang bergerilya di daerah Jakarta Timur sampai dengan Bandung Utara.
 
d. Brigade IV Guntur adalah gabungan dari Guntur I dan Guntur II dengan komandan Letnan Kolonel [[Daan Jahja]]. Daerah gerilyanya meliputi Bandung Selatan, Pringan Timur, Bandung Utara sampai sebelah timur.
 
e. Brigade V Sunan Gunung Jati yang sebelumnya adalah organisasi Divisi Banyumas dengan Komandan Letnan Kolonel Abimanyu. Daerah gerilyanya adalah [[Keresidenan Cirebon|Karesidenan Cirebon]].
 
Pembentukan Divisi Siliwangi berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan dalam keputusan tanggal 30 Agustus 1945. Awal pembentukan BKR di Jawa Barat adalah pada 27 Agustus 1945 dari pertemuan antara Residen Priangan, R. Puradireja dengan [[Sanusi Hardjadinata|R. Sanusi Hardjadinata]] yang menghasilkan BKR Priangan di bawah pimpinan [[Arudji Kartawinata]] dan [[Omon Abdurachman]] sebagai wakilnya.
Baris 27 ⟶ 23:
dibeberapa daerah antara lain :
 
1.# BKR kota Jakarta dengan tokoh pendirinya adalah [[Latief Hendraningrat]], [[Moeffreni Moe'min]], Priatna, S.Kusno, [[Daan Jahja]], Taswin, [[Daan Mogot]], Sujono Yudadibrata, [[Kemal Idris]] dan Sadikin.
# BKR [[Keresidenan Jakarta|Karesidenan Jakarta]] dengan tokoh pendirinya adalah Sumarma, Arjana Prawiraatmaja, Achjar Arif, Halim, Marwoto, dan Amir.
# BKR [[Keresidenan Banten]] dengan tokoh pendirinya, K.H.Achmad Chotib, [[Syam'un|K.H.Sjam’un]], E.Taryana, Djajarukmantara, K.H.Djunaedi dan H.Abdullah.
# BKR [[Keresidenan Bogor|Karesidenan Bogor]] dengan tokoh pendirinya, [[Gatot Mangkoepradja|Gatot Mangkupradja]], Eddy Sukardi, Basuni, D. Kosasih, [[Husein Sastranegara]], A.Kosasih, Dule Abdullah.
# BKR [[Keresidenan Priangan|Karesidenan Priangan]] dengan tokoh pendirinya, [[Arudji Kartawinata]], Omon Abdurachman, Sjamsu, Abdullah, Suriadarma, [[Sukanda Bratamanggala]], Hidajat, Supari, Sumarsono, Abdurachman.
# BKR [[Keresidenan Cirebon|Karesidenan Cirebon]] dengan tokoh pendirinya, Asikin, Sumarsono, Rukman, Effendy dan Sjafei.
 
Di tengah proses pembentukan BKR Jawa Barat ini, muncul seorang mantan pimpinan Seinendan daerah [[Cigelereng]] bersama 200 anggotanya yang kemudian menggabungkan diri dengan BKR. Pimpinan Seinendan ini yang kemudian diangkat menjadi penasihat BKR Priangan. Perkembangan BKR sebagai Badan Keamanan Rakyat dan Badan Penolong Korban Perang selanjutnya berdasarkan Maklumat Presiden Sukarno tanggal 5 Oktober 1945 diubah atau dibentuk menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pembentukan TKR di Jawa Barat dipelopori oleh Didi Kartasasmita, seorang mantan Opsir KNIL yang pada September 1945 mendatangi Perdana Mentri Republik Indonesia menawarkan diri membantu perjuangan RI. Sebagai seorang perwira lulusan Koninlijke Military Academy (KMA) Breda berpangkat Letnan satu, Didi Kartasasmita disambut baik oleh Amir Syarifudin karena dirasa akan sangat membantu dalam perjuangan kemerdekaan. Berdasarkan persetujuan Presiden, Didi Kartasasmita kemudian membuat maklumat yang berisi pernyataan bagi para mantan opsir KNIL untuk berdiri di belakang RI yang berisi antara lain kurang lebih tentang pembubaran tentara KNIL sejak 9 Maret 1942 oleh Panglima Tertinggi Tentara Hindia-Belanda, Letnan Jendral Ter Poorten, dan dengan
2. BKR [[Keresidenan Jakarta|Karesidenan Jakarta]] dengan tokoh pendirinya adalah Sumarma, Arjana Prawiraatmaja, Achjar Arif, Halim, Marwoto, dan Amir.
pembubaran itu, maka secara otomatis terbebas dari sumpah setia prajurit. Pertimbangan mengenai keamanan Republik yang tengah terancam dengan keberadaan Nedherland Indhisce Civil Administration (NICA) dan kesadaran akan gerakan kemerdekaan Indonesia, maka para mantan opsir KNIL ini menyatakan
 
3. BKR [[Keresidenan Banten]] dengan tokoh pendirinya, K.H.Achmad Chotib, [[Syam'un|K.H.Sjam’un]], E.Taryana, Djajarukmantara, K.H.Djunaedi dan H.Abdullah.
 
4. BKR [[Keresidenan Bogor|Karesidenan Bogor]] dengan tokoh pendirinya, [[Gatot Mangkoepradja|Gatot Mangkupradja]], Eddy Sukardi, Basuni, D. Kosasih, [[Husein Sastranegara]], A.Kosasih, Dule Abdullah.
 
5. BKR [[Keresidenan Priangan|Karesidenan Priangan]] dengan tokoh pendirinya, [[Arudji Kartawinata]], Omon Abdurachman, Sjamsu, Abdullah, Suriadarma, [[Sukanda Bratamanggala]], Hidajat, Supari, Sumarsono, Abdurachman.
 
6. BKR [[Keresidenan Cirebon|Karesidenan Cirebon]] dengan tokoh pendirinya, Asikin, Sumarsono, Rukman, Effendy dan Sjafei.
 
Di tengah proses pembentukan BKR Jawa Barat ini, muncul seorang mantan pimpinan Seinendan daerah [[Cigelereng]] bersama 200 anggotanya yang kemudian menggabungkan diri dengan BKR. Pimpinan Seinendan ini yang kemudian diangkat menjadi penasihat BKR Priangan.
 
Perkembangan BKR sebagai Badan Keamanan Rakyat dan Badan Penolong Korban Perang selanjutnya berdasarkan Maklumat Presiden Sukarno tanggal 5 Oktober 1945 diubah atau dibentuk menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)..
 
Pembentukan TKR di Jawa Barat dipelopori oleh Didi Kartasasmita, seorang mantan Opsir KNIL yang pada September 1945 mendatangi Perdana Mentri Republik Indonesia menawarkan diri membantu perjuangan RI. Sebagai seorang perwira lulusan Koninlijke Military Academy (KMA) Breda berpangkat Letnan satu, Didi Kartasasmita disambut baik oleh Amir Syarifudin karena dirasa akan sangat membantu dalam perjuangan kemerdekaan.
 
Berdasarkan persetujuan Presiden, Didi Kartasasmita kemudian membuat maklumat yang berisi pernyataan bagi para mantan opsir KNIL untuk berdiri di belakang RI yang berisi antara lain kurang lebih tentang pembubaran tentara KNIL sejak 9 Maret 1942 oleh Panglima Tertinggi Tentara Hindia-Belanda, Letnan Jendral Ter Poorten, dan dengan
pembubaran itu, maka secara otomatis terbebas dari sumpah setia prajurit.
 
Pertimbangan mengenai keamanan Republik yang tengah terancam dengan keberadaan Nedherland Indhisce Civil Administration (NICA) dan kesadaran akan gerakan kemerdekaan Indonesia, maka para mantan opsir KNIL ini menyatakan
berdiri di belakang Republik Indonesia dan siap menerima segala perintah untuk
menegakkan dan dan menjaga keamaan Republik Indonesia. Maklumat ini kemudian diikuti dengan surat dukungan yang datang dari para opsir junior, mantan taruna KMA Bandung dan bekas opsir cadangan kepada Didi Kartasasmita pada 8 Oktober 1945.
 
Maklumat ini kemudian diikuti dengan surat dukungan yang datang dari para opsir junior, mantan taruna KMA Bandung dan bekas opsir cadangan kepada Didi Kartasasmita pada 8 Oktober 1945.
 
Petikan surat yang intinya menyatakan
dukungan dan bersedia bergabung dengan para perwira opsir senior berisi sebagai
berikut :
"Kami bekas Cadettan dan bekas Aspirant-Reserve Officieren Tentara Hindia
 
Belanda menerangkan, bahwa kami menyetujui pendirian para opsir kami
"Kami bekas Cadettan dan bekas Aspirant-Reserve Officieren Tentara Hindia
sebagai tertua dari kami dan berdiri sepenuhnya dibelakang mereka"
Belanda menerangkan, bahwa kami menyetujui pendirian para opsir kami
sebagai tertua dari kami dan berdiri sepenuhnya dibelakang mereka"
Bandung, 8 Oktober 1945
 
Bandung, 8 Oktober 1945
-[[Abdul Haris Nasution|A.H.Nasution]]
 
-R.A.Badjoeri M.M.
-[[Abdul Haris Nasution|A.H.Nasution]]
-R. Kartakoesoema.
 
-R.AS.Badjoeri M.MSasraprawira.
 
-R. Kartakoesoema.
 
-R.S.Sasraprawira.
 
Dukungan itu dilanjutkan dengan langkah Didi Kartasasmita menghubungi
sejumlah mantan opsir KNIL dari KMA Bandung diantaranya A.H.Nasution,
Baris 83 ⟶ 59:
dengan susunan :
 
1.# Panglima Komandemen : Mayor Jendral Didi Kartasasmita
# Kepala Staf : Kolonel [[AH Nasution|A.H.Nasution]]
 
# Staff Komandemen : Letnan Kolonel Kartakusumah, Mayor Akil, Mayor Kadir, Mayor Suryo dan Kapten Satari
2. Kepala Staf : Kolonel [[AH Nasution|A.H.Nasution]]
 
3. Staff Komandemen : Letnan Kolonel Kartakusumah, Mayor Akil, Mayor Kadir, Mayor Suryo dan Kapten Satari
 
Satuan Tempur Komandemen 1 Jawa Barat adalah terdiri dari 3 (tiga) Divisi :
Baris 165 ⟶ 139:
serangan gerilya TNI yang merepotkan daerah-daerah pertahanan Belanda. Pasal-pasal perjanjian Renville yang merugikan pihak Republik diantaranya :
 
# Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan dikeluarkan oleh kedua belah pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditandatangani persetujuan ini dan akan berlaku sepenuhnya di dalam empat puluh delapan jam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua belah pihak di sepanjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia Belanda pada 29 Agustus 1947, yang akan dinamakan garis status quo, dan di daerah-daerah seperti yang dimaksud dalam ayat tersebut.
a. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan dikeluarkan
# Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan diadakan bentuk daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara (militerized-zone), pada umumnya sesuai dengan garis status quo, tersebut di atas. Daerah-daerah itu pada intinya mengenai daerah- daerah diantara garis status quo, disatu pihak garis kedudukan Belanda dan dipihak lain pihak garis kedudukan Republik itu lebarnya rata-rata sebanding.
oleh kedua belah pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditandatangani persetujuan ini dan akan berlaku sepenuhnya di dalam empat puluh delapan jam. Perintah itu
berlaku untuk pasukan-pasukan kedua belah pihak di sepanjang
garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia Belanda pada 29 Agustus 1947, yang akan dinamakan garis status quo, dan di daerah-daerah seperti yang
dimaksud dalam ayat tersebut.
 
b. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan diadakan bentuk daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara (militerized-zone), pada umumnya sesuai dengan garis status quo, tersebut di atas. Daerah-daerah itu pada intinya mengenai daerah- daerah diantara garis status quo, disatu pihak garis kedudukan
Belanda dan dipihak lain pihak garis kedudukan Republik itu
lebarnya rata-rata sebanding.
 
Pasal yang menyebutkan mengenai pemindahan pasukan TNI keluar dari
Baris 204 ⟶ 171:
* batas Karesidenan Bogor,
* Banten
* sebelah timur Bantar kelapa..
 
Pasukan Siliwangi di Jawa Barat mendapatkan perintah hijrah dari Jendral Sudirman melalui ”Tim Perhubungan” yang dibentuk di Yogyakarta untuk menyampaikan perintah hijrah secara langsung kepada panglima divisi dan komandan brigade Divisi Siliwangi.
Baris 215 ⟶ 182:
Susunan panitia hijrah yang dibentuk adalah sebagai berikut :
 
* Ketua : Arudji Kartawinata (Kementrian Pertahanan)
* Wakil Ketua I : Jendral Mayor Ir. Sakirman (TNI bag. Mayarakat)
 
* Wakil Ketua III : Jendral Mayor IrMoh. SakirmanSiraj (TNIKementrian bag.Dalam MayarakatNegeri)
* Ketua Sekertaris : Dr. Hutagalung (Kementrian Pertahanan)
 
* Wakil Ketua IISekertaris : Moh.SirajMayor Haryono (KementrianAnggota DalamPanitia NegeriIstimewa).
 
Ketua Sekertaris : Dr. Hutagalung (Kementrian Pertahanan)
 
Wakil Ketua Sekertaris : Mayor Haryono (Anggota Panitia Istimewa).
 
Panitia hijrah yang telah terbentuk kemudian mengadakan perundingan dengan Belanda dibawah pengawasan KTN terkait tatacara pengangkutan prajurit
Baris 256 ⟶ 219:
Mayor Sugiharto dari Batalyon 22 Cililin, Bandung.
 
-* Brigade VI/Sunan Gunung Jati diangkut dari Kuningan menuju Gombong dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Karang Anyar dan ketika sampai di Kebumen pasukan hijrah mendapatkan hiburan kethoprak yang diselenggarakan oleh panitia hijrah dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 100,- setiap masing-masing prajurit..
* Hijrah pasukan Siliwangi dari Jawa Barat dengan berjalan kaki juga ditempuh satuan pengawal staf divisi tergabung dalam satuan Detasemen.di bawah pimpinan Kapten Leo Loulisa, Kapten Suparyadi dan Kapten Suparman..
dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Karang Anyar dan
* Batalyon MBT (Markas Besar Tentara) pimpinan Mayor R.A.Nasuhi turut serta dalam hijrah berjalan kaki melalui rute Kuningan-Ciamis- Gunung Slamet-Pegunungan Dieng-Karangkobar-Banjarnegara-Wonosobo. Selama perjalanan hijrah senjata pasukan Siliwangi dikumpulkan menjadi satu dalam satu gerbong dan diawasi secara ketat oleh TNI sendiri dan dalam perjalanan hijrah juga dikawal oleh tentara Belanda bagi satuan yang menggunakan kereta api dan truk.
ketika sampai di Kebumen pasukan hijrah mendapatkan hiburan kethoprak yang
* Jalur laut pasukan hijrah terlebih dahulu berkumpul di pelabuhan Cirebon untuk kemudian diberangkatan dengan dengan kapal barang Plancius dan LST menuju Rembang.. Di pelabuhan Rembang pasukan hijrah disambut oleh Bupati Rembang, Sukardji dan Jendral Mayor Djatikusumo Panglima Divisi V/Ronggolawe kemudian diberangkatkan ke Yogyakarta dengan Truk setelah sebelumnya mendapatkan jamuan di pendopo kabupaten Rembang.
diselenggarakan oleh panitia hijrah dan mendapatkan uang saku sebesar Rp. 100,- setiap masing-masing prajurit..
 
- Hijrah pasukan Siliwangi dari Jawa Barat dengan
berjalan kaki juga ditempuh satuan pengawal staf divisi tergabung dalam satuan Detasemen.di bawah pimpinan Kapten Leo Loulisa, Kapten Suparyadi dan Kapten Suparman..
 
- Batalyon MBT (Markas Besar Tentara) pimpinan Mayor
R.A.Nasuhi turut serta dalam hijrah berjalan kaki melalui rute Kuningan-Ciamis- Gunung Slamet-Pegunungan Dieng-Karangkobar-Banjarnegara-Wonosobo.
Selama perjalanan hijrah senjata pasukan Siliwangi dikumpulkan menjadi satu
dalam satu gerbong dan diawasi secara ketat oleh TNI sendiri dan dalam
perjalanan hijrah juga dikawal oleh tentara Belanda bagi satuan yang
menggunakan kereta api dan truk.
 
- Jalur laut pasukan hijrah terlebih dahulu berkumpul di pelabuhan
Cirebon untuk kemudian diberangkatan dengan dengan kapal barang Plancius dan
LST menuju Rembang.. Di pelabuhan Rembang pasukan hijrah disambut oleh
Bupati Rembang, Sukardji dan Jendral Mayor Djatikusumo Panglima Divisi
V/Ronggolawe kemudian diberangkatkan ke Yogyakarta dengan Truk setelah
sebelumnya mendapatkan jamuan di pendopo kabupaten Rembang.
 
Pemberangkatan prajurit hijrah Siliwangi secara teknis militernya dilakukan dalam dua eselon yaitu eselon I dibawah pimpinan A.E.Kawilarang dan
Baris 496 ⟶ 442:
[[Kategori:Komando Daerah Militer III/Siliwangi]]
 
== Referensi : ==
 
<nowiki>1. Amar, D. (1963). Bandung Lautan Api. Bandung: Pusat Sedjarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.</nowiki>
<nowiki>2. Crouch, H. (1999). Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.</nowiki>
Baris 511 ⟶ 456:
<nowiki>* (1983). Memenuhi Panggilan Tugas. Jilid.III. Jakarta: Gedung Sate.</nowiki>
<nowiki>10. Poesponegoro, M.D, Notosusanto,N. (1993). Sejarah Nasional Indonesia VI.</nowiki>
Jakarta: Balai Pustaka.<nowiki></nowiki>
<nowiki>11. Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. (1965). Peranan TNI Angkatan Darat Dalam Perang Kemerdekaan, Revolusi Pisik 1945-1950. Bandung: Pusat Sejarah Angkatan Darat.</nowiki>
<nowiki>12. Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat (1979). Sedjarah TNI-AD 1945-1973</nowiki>
bagian 2. Bandung: Pusat Sejarah Angkatan Darat.<nowiki></nowiki>
<nowiki>13. Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. (1979). Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD. Bandung: Dinas Sejarah Militer TNI AD dan Fa. Majuma.</nowiki>
<nowiki>14. Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat.(2004). Sudirman & Sudirman. Bandung: CV.Grayana.</nowiki>
<nowiki>15. Ricklefs, M.C. (1998). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada</nowiki>
University Press.<nowiki></nowiki>
<nowiki>16. Sedjarah Militer Kodam VI Siliwangi.(1968). Siliwangi Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Fakta Mahjuma.</nowiki>
<nowiki>17. Taram, sastranegara, Yahya, Aam, R. H., Iip D (2019). Letjen TNi (Purn.) Achmad Wiranatakusumah. Jakarta: PT kompas media Nusantara. hlm. 163 s/d 172. </nowiki>ISBN 978-602-412-623-0.<nowiki></nowiki>
<nowiki>18. Taram, Sastranegara, D yahya., Aam, R. H. ,Iip (2019). Letjen TNI (Purn.) Achmad Wiranatakusumah "Komandan Siluman Merah". Jakarta: PT kompas Media Nusantara. hlm. 163 s/d 172. </nowiki>ISBN 978-602-412-623-0.<nowiki></nowiki>
<nowiki>19. </nowiki>https://historia.id/militer/articles/darah-dan-air-mata-long-march-siliwangi-6jMnL/page/1<nowiki></nowiki>