Rupiah: Perbedaan antara revisi

Rencana semula Bank Indonesia meredenominasikan rupiah terganjal kondisi perekonomian global yang belum stabil dan pembahasan Undang-undang Redenominasi yang terhenti akibat agenda Pemilu 2014. Target semula realisasi redenominasi pada 14 Agustus 2014 akan berubah dengan wajah uang baru, yaitu Uang [[Indonesia|Negara Kesatuan Republik Indonesia]] (Uang NKRI).

Sesuai amanat [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|Undang-undang]] Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah ditempatkan sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan seluruh warga negara Indonesia.<ref>[http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e13dfa81c3e1/parent/lt4e13df4da78a5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang] (PDF). Arsip hukumonline.com. Diakses pada 26 November 2013.</ref> Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi menjadi institusi tunggal yang berwenang mencetak uang Rupiah. Nantinya Bank Indonesia harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah, yakni kementerian keuangan dalam hal rencana mencetak uang, penerbitan uang, hingga penarikan dan pemusnahan uang yang lama.

Setelah tidak lagi menjadi institusi tunggal pencetak uang Rupiah, frasa Bank Indonesia yang terdapat di setiap pecahan Rupiah saat ini akan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, perubahan lainnya pada uang NKRI nantinya adalah akan adanya tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan sistem pengamanan baru anti pemalsuan pada [[Uang kertas rupiah|uang kertas]].