Media siber: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Link
Rujukan
Baris 16:
}}</ref><ref name="Tempo"/> Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti [[blog]], [[forum]], komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.<ref name="Tempo"/>
 
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan Kemerdekaan media syiber adalah [[Hak asasi manusia]] yang dilindungi [[PancasialaPancasila]], [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]], dan Deklarasi Unuversal Hak Asasi Manusia [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref>https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_-2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf</ref>.
== Latar belakang ==
Keberadaan media siber di Indonesia merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan [[pers]].<ref name="dewan pers"/> Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai [[Undang-Undang]] Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan [[Kode etik jurnalistik]].<ref name="dewan pers"/> Untuk itu [[Dewan Pers]] bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Media Siber.<ref name="dewan pers"/>
Baris 91:
 
== Peresmian ==
Persyaratan tentang media siber telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pers dan Komunitas [[KomunitasMedia Persmassa]] di Jakarta pada tanggal [[3 Februari]] [[2012]] di Gedung Dewan Pers.<ref name="Tempo"/> Pedoman pemberitaan itu dibuat agar pengelolaan media siber dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pengelola media siber, dan masyarakat.<ref name="Tempo"/> Persyaratan tersebut selanjutnya dinamakan Pedoman Media Siber dan berlaku bagi seluruh penyelenggara media siber agar dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers.<ref name="Tempo"/>
Dalam penyusunannya, pedoman tersebut sudah melalui pembahasan selama 4 bulan dengan 6 kali diskusi publik, dan 2 kali uji publik di [[Jakarta]] dan [[Yogyakarta]].<ref name="Tempo"/> Pembahasan tersebut melibatkan banyak pihak, yakni unsur asosiasi media, kalangan kampus, dan pihak swasta.<ref name="Tempo"/> Selanjutnya, pedoman media siber akan mengalami evaluasi setiap dua tahun sekali terhitung sejak tahun peresmiannya.<ref name="Tempo"/>