Tujuan Pembangunan Milenium: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Kiretachan (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 54:
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program ''MDGs'' seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian ''MDGs''. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development ([[INFID]]) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia.<ref>{{Cite web |url=http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/25/20/149390/pencapaian-target-mdgs-terkendala-beban-utang |title=Okezone: Pencapaian Target MDGs Terkendala Beban Utang |access-date=2009-10-08 |archive-date=2009-11-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091115153739/http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/09/25/20/149390/pencapaian-target-mdgs-terkendala-beban-utang |dead-url=yes }}</ref> Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan ''MDGs'' apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas [[Syahrial Loetan]] berpendapat
apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (''monetary consensus'') untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian besar ada di [[Skandinavia]] atau [[Belanda]] yang sudah sampai 0,7 persen.<ref>[http://www.kompas.com/read/xml/2009/07/07/14002346/sulit.mengejar.target.mdgs.2015 Kompas:Pemerintah Akan Renegosiasi Utang Untuk Capai Target MDGs]</ref>
== Lihat pula ==
| |||