Setelah kekalahan Tiongkok dalam [[perang Tiongkok-Jepang]] ([[1894]]-[[1895]]) [[Kaisar Guangxu]] (memerintah [[1875]] - [[1908]]) akhirnya memutuskan untuk melakukan pembaharuan / reformasi. [[Reformasi Seratus Hari]] tahun [[1898]] yang dilakukan oleh kaisar Guangxu banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Dibawah pimpinan [[Ibu Suri Cixi]] (janda [[kaisar Xianfeng]], ibu angkat kaisar Guangxu), mereka mengadakan [[kudeta]] yang mengakibatkan mundurnya kekuasaan kaisar Guangxu. Pada awalnya, kaisar Guangxu meminta kepada [[Yuan Shikai]], seorang panglima perang, agar memberikan bantuan militer untuk melawan kudeta yang dipimipindipimpin oleh Ibu Suri Cixi. Namun, Yuan Shikai memilih untuk memihak Ibu Suri Cixi sehingga menimbulkan dendam yang dalam pada kaisar Guangxu terhadapnya. Mulai saat itu, Ibu Suri Cixi yang sudah berhenti menjadi wali kaisar, Kaisar Guangxu kembali berkuasa, dan reformasi pun terhenti. Pada tahun [[1901]] Ibu Suri Cixi mendukung [[pemberontakan Boxer]] untuk mengusir bangsa barat dan menyatakan perang terhadap 8 negara asing. Gabungan delapan negara berhasil merebut Beijing sehingga Ibu Suri, Kaisar, dan keluarga kerajaan harus lari ke Xi'an. Walaupun gabungan delapan negara pada awalnya menghendaki Ibu Suri Cixi dihukum mati, berkat diplomasi dari [[Li Hongzhang]] (panglima [[tentara Beiyang]], yang sepeninggalnya menyerahkan tentara Beiyang di bawah pimpinan Yuan Shikai) ia selamat walaupun Tiongkok harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Kembalinya ke Beijing, Ibu Suri Cixi akhirnya setuju dengan reformasi walaupun terlambat. Pihak kekaisaran Qing mengumumkan bahwa kekaisaran akan secara bertahap diubah menjadi monarki konstitusional, namun pihak nasionalis menganggap pemerintah Qing tidak mempunyai iktikad baik untuk mengimplementasikannya.
