Praswad Nugraha: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Aqsa juang (bicara | kontrib) k Bansos Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
[[Berkas:Abung Praswad.jpg|tepi|ka|nirbing|187x187px|M. Praswad Nugraha]]
'''Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M'''. lahir di [[Kota Bandar Lampung|Tanjung Karang]] pada 8 September 1982. Dia adalah Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024. IM57+ Institute beranggotakan ke 57 mantan pegawai KPK yang dipecat karena dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 2021.<ref>{{Cite web|last=Wijayati|first=Murni|title=M. Praswad Nugraha Jadi Ketua Institute IM 57 karena Kegagalan KPK - Editor News|url=https://editornews.pikiran-rakyat.com/politik/pr-1313283993/m-praswad-nugraha-jadi-ketua-institute-im-57-karena-kegagalan-kpk|website=editornews.pikiran-rakyat.com|language=id|access-date=2022-07-29}}</ref> Sebelumnya Praswad menjadi pegawai [[Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia|Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)]] sejak 2007 hingga 2021. Dia tercatat sebagai penyidik yang berpengalaman selama 15 tahun. Selama menjadi penyidik, Praswad banyak menangani kasus-kasus besar. Salah satunya kasus korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus itu menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara.<ref>{{Cite web|last=Times|first=I. D. N.|last2=Aryodamar|title=[WANSUS] Praswad Nugraha, Eks Penyidik Bansos yang Dipecat karena TWK|url=https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/wansus-praswad-nugraha-eks-penyidik-bansos-yang-dipecat-karena-twk|website=IDN Times|language=id|access-date=2022-07-29}}</ref>
== Riwayat Pendidikan ==
Mochamad Praswad Nugraha menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada 1997-2000. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi (FE), [[Universitas Lampung]] pada 2000-2002, namun tidak sampai mendapatkan gelar sarjana. Praswad baru menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) ketika menjadi mahasiswa Fakultas Hukum (FH) di [[Universitas Padjadjaran]] (Unpad), Bandung pada 2002-2006, dan mendapat gelar sarjana hukum (SH). Selanjutnya, tahun 2011-2012 Praswad menempuh pendidikan S2 di [[Queensland University of Technology]], Brisbane, Australia. Pendidikan itu dia peroleh dari program ''Awardee of Australia Award Scholarship'' (AUSAID). Lewat beasiswa tersebut, dia berhasil menyabet gelar ''Master of Law'' (LL.M).<ref>{{Cite web|title=https://twitter.com/yudiharahap46/status/1424741357407461388|url=https://twitter.com/yudiharahap46/status/1424741357407461388|website=Twitter|language=id|access-date=2022-07-29}}</ref>
Sebelum menjadi penyidik KPK, Praswad juga pernah mengenyam pendidikan calon penyidik yang digelar oleh KPK di Sekolah Intelejen Strategis dibawah Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) pada 2007. Pendidikan tersebut kemudian mengantarnya sebagai penyelidik dan penyidik KPK selama 2007-2018 dan menjadi penyidik senior di KPK pada 2018-2021.
== Sekilas tentang TWK ==
Baris 13:
* Menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang diduga menerima suap terkait kasus korupsi bantuan sosial Covud-19 yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,4 triliun (2020).<ref>{{Cite web|title=Penyidik KPK Praswad usai Disanksi Etik: Risiko Bongkar Kasus Bansos Rp 6,4 T|url=https://kumparan.com/kumparannews/penyidik-kpk-praswad-usai-disanksi-etik-risiko-bongkar-kasus-bansos-rp-6-4-t-1w7U48m7TjX|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-07-29}}</ref>
*
* Menangani kasus suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan berhasil mengembalikan uang negara lebih dari Rp 70 miliar (2019).
* Menahan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pada tahun 2016. Taufik ditengarai meminta biaya 5% dari sekitar Rp 100 miliar dana alokasi khusus (DAK) Kebumen (2018).
* Mengungkap kasus suap korporasi Sinar Mas Agro (SMART) yang melibatkan Wakil Direktur Utama SMART Edy Saputra Suradja dan beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan sawit dan pengolahan limbah (2018)
* Menyelesaikan kasus korporasi pertama di KPK dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka PT Tradha (2018)
* Menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ini salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani KPK dan mengakibatkan kerugian negara hampir Rp 2,3 triliun (2017)
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan
* Menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ibadah haji (2015)
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Jero Wacik, Menteri Sumber Daya Alam (Jakarta, 2014)
Baris 28:
== Konferensi ==
* Perwakilan penyidik KPK dalam Pertemuan Tahunan Economic Crime Agency Network (ECAN) di Bali (2018).
== Lain-Lain ==
Praswad kerap mengikuti pelatihan dan mendapatkan beberapa sertifikasi, diantaranya:
*
*
* Ahli Auditor Negara Bersertifikat (2010-sekarang)
* Ahli Pengadaan Negara Bersertifikat (2008-sekarang)
* Pelatihan Fraud Examiner (ACFE Indonesian chapter, Jakarta 2014)
*
* Pelatihan Penerapan Hukum Pembuktian (KPK, Jakarta, 2014)
* Pelatihan Ahli Menembak dan Senjata Api (Pasukan Keamanan Kepresidenan, Jakarta, 2007)
Baris 48 ⟶ 47:
* Deteksi Pencucian Uang (Sekolah Strategis Intelijen TNI, Bogor, 2007)
* Penelusuran Aset (Sekolah Strategis Intelijen TNI, Bogor, 2007)
* Tata Cara Penangkapan (Sekolah Strategis Intelijen TNI, Bogor, 2007)
* Komputer Forensik (Sekolah Strategis Intelijen TNI Angkatan Darat, Bogor, 2007)
* Teknik Penyelidikan dan Penyidikan (Sekolah Strategis Intelijen TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penuntutan (Sekolah Strategis Intelijen TNI Angkatan Darat, Bogor, 2007)
* Penggeledahan, Penyitaan, & Pengelolaan Barang Bukti (Sekolah Strategis Intelijen TNI, Bogor, 2007)
|