Praswad Nugraha: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
GaluhPangestu (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
RiantiYunita (bicara | kontrib)
Tambahan Tabel
Baris 41:
Praswad merupakan salah satu penyidik kunci dalam mengungkapkan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) sembako [[Penyakit koronavirus 2019|COVID-19]] di Jabodetabek pada tahun 2020. Sebagai salah satu dampaknya, Praswad dikriminalisasi melakukan pelanggaran kode etik KPK dengan melakukan perundungan terhadap salah satu saksi korupsi Bansos, yaitu Agustri Yogasmara alias Yogas. Sidang kode etik memutuskan bahwa Praswad dan salah satu penyidik KPK lainnya bernama Muhammad Nur Prayoga bersalah atas pelanggaran kode etik tersebut. Pada persidangan di hari Senin, 12 Juli 2021, Praswad dijatuhkan hukuman SP-2 (Surat Peringatan 2) serta pemotongan gaji selama 6 bulan.
 
== Sekilas tentang TWK (2021) ==
== Kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani selama di KPK ==
* Menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang diduga menerima suap terkait kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,4 triliun (2020).<ref>{{Cite web|title=Penyidik KPK Praswad usai Disanksi Etik: Risiko Bongkar Kasus Bansos Rp 6,4 T|url=https://kumparan.com/kumparannews/penyidik-kpk-praswad-usai-disanksi-etik-risiko-bongkar-kasus-bansos-rp-6-4-t-1w7U48m7TjX|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-07-29}}</ref>
* Tergabung dalam tim penangkapan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto yang diduga menerima suap dari oknum Penasihat Hukum (2019)<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2020-06-23|title=KPK Jebloskan Eks Aspidum Kejati DKI Agus Winoto ke Lapas Cibinong|url=https://www.liputan6.com/news/read/4286347/kpk-jebloskan-eks-aspidum-kejati-dki-agus-winoto-ke-lapas-cibinong|website=liputan6.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menangani kasus suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan berhasil mengembalikan uang negara lebih dari Rp 70 miliar (2019)<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2020-06-23|title=KPK Jebloskan Eks Aspidum Kejati DKI Agus Winoto ke Lapas Cibinong|url=https://www.liputan6.com/news/read/4286347/kpk-jebloskan-eks-aspidum-kejati-dki-agus-winoto-ke-lapas-cibinong|website=liputan6.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menahan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pada tahun 2016. Taufik ditengarai meminta biaya 5% dari sekitar Rp 100 miliar dana alokasi khusus (DAK) Kebumen (2018)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2019-03-14|title=KPK Limpahkan Kasus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke Pengadilan Tipikor Semarang|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/03/14/15020411/kpk-limpahkan-kasus-wakil-ketua-dpr-taufik-kurniawan-ke-pengadilan-tipikor|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Mengungkap kasus suap korporasi Sinar Mas Agro (SMART) yang melibatkan Wakil Direktur Utama SMART Edy Saputra Suradja dan beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan sawit dan pengolahan limbah (2018)<ref>{{Cite web|title=KPK Eksekusi 3 Pejabat Sinar Mas ke Lapas Tangerang|url=https://kumparan.com/kumparannews/kpk-eksekusi-3-pejabat-sinar-mas-ke-lapas-tangerang-1553772755430035448|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korporasi pertama di KPK dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka PT Tradha (2018)<ref>{{Cite web|title=Jerat PT Tradha dengan TPPU, KPK Maksimalkan Pemulihan Aset|url=https://kumparan.com/kumparannews/jerat-pt-tradha-dengan-tppu-kpk-maksimalkan-pemulihan-aset-1rAlQpdGI8D|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ini salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani KPK dan mengakibatkan kerugian negara hampir Rp 2,3 triliun (2017)<ref>{{Cite web|last=Agustina|first=Widiarsi|date=2017-11-10|title=Kronologi KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka E-KTP Lagi|url=https://nasional.tempo.co/read/1032649/kronologi-kpk-tetapkan-setya-novanto-jadi-tersangka-e-ktp-lagi|website=Tempo|language=en|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan PT Brantas Abipraya (2016)<ref>{{Cite web|last=Irawan|first=Dhani|title=KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Suap PT Brantas Abipraya ke Kejati DKI|url=https://news.detik.com/berita/d-3179955/kpk-periksa-3-tersangka-kasus-suap-pt-brantas-abipraya-ke-kejati-dki|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ibadah haji (2015)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-04-10|title=KPK Resmi Menahan Suryadharma Ali Terkait Kasus Haji|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/04/10/19170711/KPK.Resmi.Menahan.Suryadharma.Ali.Terkait.Kasus.Haji|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Jero Wacik, Menteri Sumber Daya Alam (Jakarta, 2014)<ref>{{Cite web|date=2014-09-03|title=Menteri ESDM Jero Wacik resmi tersangka|url=https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140903_jero_wacik_tersangka|website=BBC News Indonesia|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Memecahkan beberapa skandal suap yang melibatkan penyidik ​​Departemen Pajak (2013)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2013-04-09|title=KPK Tangkap Tangan Oknum Pegawai Pajak|url=https://nasional.kompas.com/read/2013/04/09/19203430/~Nasional|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi pengadaan tanah (40 ha) di Kawasan Perdagan gan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh yang merugikan negara Rp 120 miliar (2013)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2013-08-20|title=KPK Tetapkan Dua Tersangka Pembangunan Dermaga Sabang|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2013/08/20/1505025/KPK.Tetapkan.Dua.Tersangka.Pembangunan.Dermaga.Sabang.|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi pembangunan jalan antara Tanjung Api Api dan Palembang (Sumatera Selatan) yang merugikan negara sekitar Rp 60 miliar (2009-2010)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2009-08-12|title=Kasus Tanjung Api-api, Nurhadi dan Chandra Diperiksa KPK|url=https://otomotif.kompas.com/read/2009/08/12/11354458/~Nasional|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
 
== Pelatihan dan sertifikasi yang dimiliki ==
Praswad kerap mengikuti pelatihan dan mendapatkan beberapa sertifikasi, diantaranya:
 
* ''Summer Academy'' IACA (Akademi Anti Korupsi Internasional, 2021)
* Pelatihan sebagai Pelatih Investigasi Keuangan Kasus Korupsi ([[Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan|UNODC]], Jakarta, 2020)
* Ahli Auditor Negara Bersertifikat (2010-sekarang)
* Ahli Pengadaan Negara Bersertifikat (2008-sekarang)
* Pelatihan Fraud Examiner (ACFE, Indonesian chapter, Jakarta 2014)
* Pelatihan Tingkat Ahli Wawancara Investigasi (KPK, Jakarta, 2014)
* Pelatihan Penerapan Hukum Pembuktian (KPK, Jakarta, 2014)
* Pelatihan Ahli Menembak dan Senjata Api (Pasukan Keamanan Kepresidenan, Jakarta, 2007)
* Pelatihan Defense Driving Skill (Sirkuit Internasional Sentul, Jakarta, 2009)
* Penanganan Informan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Surveillance (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penyamaran (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Deteksi Pencucian Uang (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI Bogor, 2007)
* Penelusuran Aset (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Tata Cara Penangkapan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Komputer Forensik (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penyelidikan dan Penyidikan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penuntutan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Penggeledahan, Penyitaan, & Pengelolaan Barang Bukti (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* E-Procurement (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
 
== Sekilas tentang TWK ==
Pada 2021, KPK menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Praswad masuk dalam daftar 57 pegawai yang disingkirkan per 30 September 2021 karena dinyatakan tidak lolos TWK<ref>{{Cite web|date=2021-08-16|title=Pelanggaran HAM atas Proses Asesmen TWK di KPK|url=https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html|website=Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM|language=id|access-date=2022-08-03}}</ref>. Sementara [[Komisi Nasional Hak Asasi Manusia]] telah menyatakan TWK melanggar setidak-tidaknya 11 Hak Asasi Manusia<ref>{{Cite web|last=Detikcom|first=Tim|title=Komnas HAM Nyatakan TWK KPK Langgar 11 Hak Asasi|url=https://news.detik.com/berita/d-5684068/komnas-ham-nyatakan-twk-kpk-langgar-11-hak-asasi|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2022-08-03}}</ref> yang antara lain adalah:
 
Baris 108 ⟶ 69:
 
Berikut daftar 57 pegawai KPK yang dipecat pada 30 September 2021<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2021-09-17|title=Daftar 57 Pegawai KPK yang Dipecat pada 30 September 2021 Mendatang|url=https://www.liputan6.com/news/read/4660550/daftar-57-pegawai-kpk-yang-dipecat-pada-30-september-2021-mendatang|website=liputan6.com|language=id|access-date=2022-07-31}}</ref>:
 
# Harun Al Rasyid (Kasatgas Penyelidik)
# Iguh Sipurba (Kasatgas Penyelidik)
# Herry Muryanto (Deputi Bidang Kordinasi Supervisi)
# Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo (Kabag Umum)
# Faisal (Fungsional Litbang)
# Herbert Nababan (Penyidik)
# Afief Yulian Miftach (Kasatgas Penyidik)
# Budi Agung Nugroho (Kasatgas Penyidik)
# [[Novel baswedan|Novel Baswedan]] (Kasatgas Penyidik)
# Novariza (Fungsional PJKAKI)
# Sugeng Basuki (Fungsional Korsup)
# Agtaria Adriana (Penyelidik)
# Aulia Postiera (Penyelidik)
# Mochamad Praswad Nugraha (Penyidik)
# March Falentino (Penyidik)
# Marina Febriana (Penyelidik)
# Yudi Purnomo (Penyidik)
# Yulia Anastasia Fu'ada (Fungsional PP LHKPN)
# Andre Dedy Nainggolan (Kasatgas Penyidik)
# Airien Marttanti Koesniar (Kabag Umum)
# Juliandi Tigor Simanjuntak (Fungsional Biro Hukum)
# Nurul Huda Suparman (Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja Dan Risiko)
# Rasamala Aritonang (Kabag Hukum)
# Farid Andhika (Fungsional Dumas)
# Andi Abdul Rachman Rachim (Fungsional Gratifikasi)
# Nanang Priyono (Kabag SDM)
# Qurotul Aini Mahmudah (Fungsional Dit Deteksi dan Analisis Korupsi)
# Rizka Anungnata (Kasatgas Penyidik)
# Candra Septina (Fungsional Litbang/Monitor)
# Waldy Gagantika (Kasatgas Dit Deteksi)
# Heryanto (Pramusaji, Biro Umum)
# Wahyu Ahmat Dwi Haryanto (Pramusaji, Biro Umum)
# Dina Marliana (Admin Dumas)
# Muamar Chairil Khadafi (Admin Dumas)
# Ronald Paul Sinyal (Penyidik)
# Arfin Puspomelistyo (Pengamanan, Biro Umum)
# Panji Prianggoro (Fungsional Dit. Deteksi dan Analisis Korupsi)
# Damas Widyatmoko (Fungsional Dit. Manajemen Informasi)
# Rahmat Reza Masri (Fungsional Dit. Manajemen informasi)
# Anissa Rahmadhany (Fungsional Jejaring Pendidikan)
# Benydictus Siumlala Martin Sumarno (Fungsional Peran Serta Masyarakat)
# Adi Prasetyo (Fungsional Dit PP LHKPN)
# Ita Khoiriyah (Fungsional Biro Humas)
# Tri Artining Putri (Fungsional Humas)
# Christie Afriani (Fungsional PJKAKI)
# Nita Adi Pangestuti (Fungsional Dumas)
# Rieswin Rachwell (Penyelidik)
# Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan (Fungsional Biro SDM)
{| class="wikitable"
|+DAFTAR NAMA 57 PEGAWAI KPK KORBAN TWK
Baris 173 ⟶ 85:
|Direktur PJKAKI
|21
|Mochamad Praswad Nugraha
|Andre Dedy Nainggolan
|Kasatgas Penyidik
|41
|Rahmat Reza Masri
Baris 183 ⟶ 95:
|Kasatgas Penyidik
|22
|March Valentino
|
|Penyidik
|
|42
|Ronald Paul Sinyal
|
|Penyidik
|
|-
|3
Baris 193 ⟶ 105:
|Plh Korsespim
|23
|Marina Febriana
|
|Penyelidik
|
|43
|Arfin Puspomelistyo
|
|Pengamanan, Biro Umum
|
|-
|4
Baris 203 ⟶ 115:
|Karo SDM
|24
|Yudi Purnomo
|
|Penyidik
|
|44
|Panji Prianggoro
|
|Fungsional Dit. Deteksi dan Analisis Korupsi
|
|-
|5
Baris 213 ⟶ 125:
|Kasatgas Diklat
|25
|Yulia Anastasia Fu'ada
|
|Fungsional PP LHKPN
|
|45
|Damas Widyatmoko
|
|Fungsional Dit. Manajemen Informasi
|
|-
|6
Baris 223 ⟶ 135:
|Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi
|26
|Airien Marttanti Koesniar
|
|Kabag Umum
|
|46
|Anissa Rahmadhany
|
|Fungsional Jejaring Pendidikan
|
|-
|7
|Harun Al Rasyid
|
|Kasatgas Penyelidik
|
|27
|Juliandi Tigor Simanjuntak
|
|Fungsional Biro Hukum
|
|47
|Benydictus Siumlala Martin Sumarno
|
|Fungsional Peran Serta Masyarakat
|
|-
|8
|Iguh Sipurba
|
|Kasatgas Penyelidik
|
|28
|Andre Dedy Nainggolan
|
|Kasatgas Penyidik
|
|48
|Adi Prasetyo
|
|Fungsional Dit PP LHKPN
|
|-
|9
|Herry Muryanto
|
|Deputi Bidang Kordinasi Supervisi
|
|29
|Nurul Huda Suparman
|
|Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja Dan Risiko
|
|49
|Ita Khoiriyah
|
|Fungsional Biro Humas
|
|-
|10
|Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo
|
|Kabag Umum
|
|30
|Rasamala Aritonang
|
|Kabag Hukum
|
|50
|Tri Artining Putri
|
|Fungsional Humas
|
|-
|11
|Faisal
|
|Fungsional Litbang
|
|31
|Farid Andhika
|
|Fungsional Dumas
|
|51
|Christie Afriani
|
|Fungsional PJKAKI
|
|-
|12
|Herbert Nababan
|
|Penyidik
|
|32
|Andi Abdul Rachman Rachim
|
|Fungsional Gratifikasi
|
|52
|Nita Adi Pangestuti
|
|Fungsional Dumas
|
|-
|13
|Afief Yulian Miftach
|
|Kasatgas Penyidik
|
|33
|Nanang Priyono
|
|Kabag SDM
|
|53
|Rieswin Rachwell
|
|Penyelidik
|
|-
|14
|Budi Agung Nugroho
|
|Kasatgas Penyidik)
|
|34
|Qurotul Aini Mahmudah
|
|Fungsional Dit Deteksi dan Analisis Korupsi
|
|54
|Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan
Baris 310 ⟶ 222:
|-
|15
|[[Novel baswedan|Novel Baswedan]]
|
|Kasatgas Penyidik
|
|35
|Candra Septina
|
|Fungsional Litbang/Monitor
|
|55
|Wisnu Raditya Ferdian
Baris 320 ⟶ 232:
|-
|16
|Novariza
|
|Fungsional PJKAKI
|
|36
|Waldy Gagantika
|
|Kasatgas Dit Deteksi
|
|56
|Erfina Sari
Baris 330 ⟶ 242:
|-
|17
|Sugeng Basuki
|
|Fungsional Korsup
|
|37
|Heryanto
|
|Pramusaji, Biro Umum
|
|57
|Darko
Baris 340 ⟶ 252:
|-
|18
|Agtaria Adriana
|
|Penyelidik
|
|38
|Wahyu Ahmat Dwi Haryanto
|
|Pramusaji, Biro Umum
|
|58
|Lakso Anindito
Baris 350 ⟶ 262:
|-
|19
|Aulia Postiera
|
|Penyelidik
|
|39
|Dina Marliana
|
|Admin Dumas
|
|
|
Baris 360 ⟶ 272:
|-
|20
|Rizka Anungnata
|
|Kasatgas Penyidik
|
|40
|Muamar Chairil Khadafi
|
|Admin Dumas
|
|
|
Baris 370 ⟶ 282:
|}
Selain 57 pegawai itu, ada pula seorang pegawai KPK yang juga ikut dipecat setelah menyusul TWK pada 20 September 2021, yakni Penyidik Lakso Anindito S.H., LL.M. yang baru saja pulang dari menyelesaikan program LL.M di [[Universitas Lund|Lund University]] , [[Swedia]], sehingga total pegawai KPK yang disingkirkan adalah sebanyak 58 orang.<ref>{{Cite web|title=SOSOK Lakso Anindito, Pegawai KPK yang Dipecat Paling Akhir, Lulusan S2 Hukum Lund University Swedia|url=https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/08/sosok-lakso-anindito-pegawai-kpk-yang-dipecat-paling-akhir-lulusan-s2-hukum-lund-university-swedia|website=Tribunnews.com|language=id-ID|access-date=2022-07-31}}</ref>
 
== Kasus-kasus korupsi yang pernah ditangani selama di KPK ==
* Menangkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang diduga menerima suap terkait kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,4 triliun (2020).<ref>{{Cite web|title=Penyidik KPK Praswad usai Disanksi Etik: Risiko Bongkar Kasus Bansos Rp 6,4 T|url=https://kumparan.com/kumparannews/penyidik-kpk-praswad-usai-disanksi-etik-risiko-bongkar-kasus-bansos-rp-6-4-t-1w7U48m7TjX|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-07-29}}</ref>
* Tergabung dalam tim penangkapan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto yang diduga menerima suap dari oknum Penasihat Hukum (2019)<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2020-06-23|title=KPK Jebloskan Eks Aspidum Kejati DKI Agus Winoto ke Lapas Cibinong|url=https://www.liputan6.com/news/read/4286347/kpk-jebloskan-eks-aspidum-kejati-dki-agus-winoto-ke-lapas-cibinong|website=liputan6.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menangani kasus suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan berhasil mengembalikan uang negara lebih dari Rp 70 miliar (2019)<ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2020-06-23|title=KPK Jebloskan Eks Aspidum Kejati DKI Agus Winoto ke Lapas Cibinong|url=https://www.liputan6.com/news/read/4286347/kpk-jebloskan-eks-aspidum-kejati-dki-agus-winoto-ke-lapas-cibinong|website=liputan6.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menahan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pada tahun 2016. Taufik ditengarai meminta biaya 5% dari sekitar Rp 100 miliar dana alokasi khusus (DAK) Kebumen (2018)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2019-03-14|title=KPK Limpahkan Kasus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ke Pengadilan Tipikor Semarang|url=https://nasional.kompas.com/read/2019/03/14/15020411/kpk-limpahkan-kasus-wakil-ketua-dpr-taufik-kurniawan-ke-pengadilan-tipikor|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Mengungkap kasus suap korporasi Sinar Mas Agro (SMART) yang melibatkan Wakil Direktur Utama SMART Edy Saputra Suradja dan beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait perizinan perkebunan sawit dan pengolahan limbah (2018)<ref>{{Cite web|title=KPK Eksekusi 3 Pejabat Sinar Mas ke Lapas Tangerang|url=https://kumparan.com/kumparannews/kpk-eksekusi-3-pejabat-sinar-mas-ke-lapas-tangerang-1553772755430035448|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korporasi pertama di KPK dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka PT Tradha (2018)<ref>{{Cite web|title=Jerat PT Tradha dengan TPPU, KPK Maksimalkan Pemulihan Aset|url=https://kumparan.com/kumparannews/jerat-pt-tradha-dengan-tppu-kpk-maksimalkan-pemulihan-aset-1rAlQpdGI8D|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto yang terlibat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ini salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani KPK dan mengakibatkan kerugian negara hampir Rp 2,3 triliun (2017)<ref>{{Cite web|last=Agustina|first=Widiarsi|date=2017-11-10|title=Kronologi KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka E-KTP Lagi|url=https://nasional.tempo.co/read/1032649/kronologi-kpk-tetapkan-setya-novanto-jadi-tersangka-e-ktp-lagi|website=Tempo|language=en|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan PT Brantas Abipraya (2016)<ref>{{Cite web|last=Irawan|first=Dhani|title=KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Suap PT Brantas Abipraya ke Kejati DKI|url=https://news.detik.com/berita/d-3179955/kpk-periksa-3-tersangka-kasus-suap-pt-brantas-abipraya-ke-kejati-dki|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait ibadah haji (2015)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2015-04-10|title=KPK Resmi Menahan Suryadharma Ali Terkait Kasus Haji|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/04/10/19170711/KPK.Resmi.Menahan.Suryadharma.Ali.Terkait.Kasus.Haji|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus suap yang melibatkan Jero Wacik, Menteri Sumber Daya Alam (Jakarta, 2014)<ref>{{Cite web|date=2014-09-03|title=Menteri ESDM Jero Wacik resmi tersangka|url=https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140903_jero_wacik_tersangka|website=BBC News Indonesia|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Memecahkan beberapa skandal suap yang melibatkan penyidik ​​Departemen Pajak (2013)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2013-04-09|title=KPK Tangkap Tangan Oknum Pegawai Pajak|url=https://nasional.kompas.com/read/2013/04/09/19203430/~Nasional|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi pengadaan tanah (40 ha) di Kawasan Perdagan gan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh yang merugikan negara Rp 120 miliar (2013)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2013-08-20|title=KPK Tetapkan Dua Tersangka Pembangunan Dermaga Sabang|url=https://nasional.kompas.com/read/xml/2013/08/20/1505025/KPK.Tetapkan.Dua.Tersangka.Pembangunan.Dermaga.Sabang.|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
* Menyelesaikan kasus korupsi pembangunan jalan antara Tanjung Api Api dan Palembang (Sumatera Selatan) yang merugikan negara sekitar Rp 60 miliar (2009-2010)<ref>{{Cite web|last=Media|first=Kompas Cyber|date=2009-08-12|title=Kasus Tanjung Api-api, Nurhadi dan Chandra Diperiksa KPK|url=https://otomotif.kompas.com/read/2009/08/12/11354458/~Nasional|website=KOMPAS.com|language=id|access-date=2022-08-02}}</ref>.
 
== Pelatihan dan sertifikasi yang dimiliki ==
Praswad kerap mengikuti pelatihan dan mendapatkan beberapa sertifikasi, diantaranya:
 
* ''Summer Academy'' IACA (Akademi Anti Korupsi Internasional, 2021)
* Pelatihan sebagai Pelatih Investigasi Keuangan Kasus Korupsi ([[Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan|UNODC]], Jakarta, 2020)
* Ahli Auditor Negara Bersertifikat (2010-sekarang)
* Ahli Pengadaan Negara Bersertifikat (2008-sekarang)
* Pelatihan Fraud Examiner (ACFE, Indonesian chapter, Jakarta 2014)
* Pelatihan Tingkat Ahli Wawancara Investigasi (KPK, Jakarta, 2014)
* Pelatihan Penerapan Hukum Pembuktian (KPK, Jakarta, 2014)
* Pelatihan Ahli Menembak dan Senjata Api (Pasukan Keamanan Kepresidenan, Jakarta, 2007)
* Pelatihan Defense Driving Skill (Sirkuit Internasional Sentul, Jakarta, 2009)
* Penanganan Informan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Surveillance (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penyamaran (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Deteksi Pencucian Uang (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI Bogor, 2007)
* Penelusuran Aset (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Tata Cara Penangkapan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Komputer Forensik (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penyelidikan dan Penyidikan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Teknik Penuntutan (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* Penggeledahan, Penyitaan, & Pengelolaan Barang Bukti (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
* E-Procurement (Sekolah Intelijen Strategis BAIS TNI, Bogor, 2007)
 
== Referensi ==